Florida Larang Celana Kedodoran

TEMPO Interaktif, Florida - Negara Bagian Florida, Amerika Serikat, belum lama ini berencana mengeluarkan sanksi hukuman terhadap remaja yang doyan memakai celana kedodoran.
Tiga tahun lalu Presiden Barack Obama pernah mengecam gaya anak muda di sana yang gemar memperlihatkan celana dalam mereka. "Saudara-saudara Anda mesti menarik celana mereka," katanya.
Wali Kota Delcambre, Louisiana, Carrol Brousard, pernah mengeluarkan aturan perilaku antisosial yang melarang pemuda-pemudi di sana memakai celana melorot atau saggy itu. Bila melanggar, ancamannya enam bulan penjara dan denda US$ 500 atau sekitar Rp 4,3 juta. Ellis Drummond, 18 tahun, adalah salah satu remaja yang menjadi korban peraturan pemerintah itu.

Perancang Hedi Slimane, yang dijuluki godfather-nya jins superketat, mengatakan budaya celana melorot itu mengadopsi budaya hip-hop yang populer pertama kali pada 1990-an. Model ini kemudian dipopulerkan kembali pada pertengahan 2000-an oleh grup musik art rock asal Inggris, New Puritans, dan pemusik rap asal Amerika, 50 Cent.

GUARDIAN | DRE


Sumber : www.tempointeraktif.com

Sikap Indonesia Terkait Libya, Sengketa Thailand-Kamboja, Perompak Somalia

KEMENTERIAN Luar Negeri RI mengatakan, Indonesia sudah menunjukkan peran dalam menyelesaikan konflik di Libya. Selain sudah menyampaikan sikap yang menyesalkan keprihatinannya atas kekerasan yang masih saja terjadi di Libya yang dilakukan oleh semua pihak, baik itu pemerintah Libya maupun pasukan koalisi, Indonesia juga menawarkan untuk mengirimkan misi damai di bawah koridor PBB.

Saat ditanya apakah Indonesia condong pelengseran Khadafi atau mempertahankan posisi Khadafi, Juru Bicara Kemenlu Michael Tene menjawab Indonesia tidak akan campur tangan dalam urusan politik di Libya. Masalah politik di Libya harus diselesaikan oleh masyarakat Libya sendiri secara damai melalui proses politik dan tidak ada intervensi asing, dan agar proses politik ini bisa berjalan maka diperlukan kondisi yang kondusif, yaitu semua pihak harus berhenti melakukan kekerasan, kata Michael Tene.

Kepada Pelita, Selasa (12/4) Jubir Kemenlu ini menuturkan banyak hal, termasuk perkembangan ABK Sinar Kudus dan mediasi Indonesia terhadap konflik perbatasan Kamboja dan Thailand. Berikut wawancara selengkapnya:

Terkait upaya penyelamatan ABK Kapal Sinar Kudus dari prompak Somalia, Presiden SBY, hari ini (kemarin-Red) telah menyampaikan adanya opsi-opsi yang tidak bisa dipublikasikan, kira-kira apakah respon RI nanti bisa berujung pada operasi militer untuk menyerang mereka atau menyetujui tuntutan perompak?
Sejak awal kasus ini terjadi, pemerintah sangat peduli terhadap permasalahan yang dihadapi ABK Sinar Kudus yang disandera. Penyelesaian masalah ini tidak kalah dengan masalah warga negara kita yang ada di penjuru dunia lainnya, seperti Libya, Mesir, Tunisia dan Jepang.

Pada masalah yang berkembang saat ini saya belum bisa berbicara banyak, karena pemberitaan di Indonesia ini tentunya dimonitor oleh mereka, itulah mengapa kita tidak bisa terbuka karena kita tidak ingin hal ini mengganggu upaya-upaya yang masih berlangsung. Intinya kita ingin masalahnya cepat diselesaikan dan menjamin keselamatan para ABK nanti. Dan pemerintah terus bekerja sama dengan jejaring yang ada di kawasan tersebut yang selama ini terlibat dengan penanganan perompak tersebut.

Siapa sebenarnya para perompak Somalia itu, apakah ada kaitannya dengan kelompok Al Shahab atau mereka yang hanya mencari makan dengan jalan-jalan itu?
Kita sudah mengumpulkan informasi tentang itu, tetapi masih belum bisa bicara panjang lebar terkait masalah itu. Yang ingin saya katakan bahwa pemerintah sudah bekerja meskipun selama ini tidak ada pemberitaan itu, karena memang sifat masalah ini tidak bisa kita sampaikan secara terbuka.

Bicara soal yang barangkali bisa terbuka, selama ini banyak tokoh masyarakat di Indonesia yang meminta peran aktif Indonesia dalam menyelesaikan krisis di Libya, sejauh mana keterlibatan Kemenlu dalam kasus ini?
Saya kira sudah menjadi kepedulian kita sejak pertama kali, bahkan Bapak Presiden saat itu langsung menulis surat kepada Sekjen PBB agar masyarakat dunia untuk menghindari langkah-langkah kekerasan. Paska Resolusi 1973 DK PBB yang menjadi dasar intervensi terhadap Libya, kami sudah menyampaikan keprihatinan kita atas dampak terhadap masyarakat sipil di Libya. Sehingga diperhatikan perlindungan masyarakat sipil terhadap kekerasan yang dilakukan dari pihak manapun Baik dari pemerintah maupun dunia internasional. Pemerintah kita juga sudah menyerukan dilakukan segera gencatan senjata.

Genjatan senjata selalu dimaknai secara belum jelas, apakah gencatan senjata ini selanjutnya menuntut pemimpin Libya Khadafi mundur atau bagaimana?
Sampai kita bisa menciptakan koridor kemanusiaan bagi masyarakat Libya dan terhindar dari tindakan kekerasan. Dan gencatan senjata dapat menciptakan suatu kemungkinan bergulirnya proses politik Libya, sehingga masa depan Libya bisa dilakukan secara damai.

Tampaknya sikap ini lebih dekat dengan upaya mediasi Uni Afrika ketimbang intervensi militer yang dilakukan NATO?
Kepedulian kita adalah adanya perlindungan masyarakat sipil dan adanya gencatan senjata.

Bagaimana dengan keterlibatan Indonesia secara langsung, apakah itu memungkinkan?
Sejauh ini kita sudah mengambil langkah-langkah di PBB, dan setelah adanya resolusi itu ternyata ada dampak yang tidak diinginkan dan tidak sepenuhnya berhasil untuk mencapai sasaran utama dari resolusi tersebut untuk menghindari kekerasan dan perlindungan masyarakat sipil dan adanya proses politik di Libya.
Intinya cara-cara intervensi militer asing terhadap Libya oleh NATO dianggap berlebihan oleh Indonesia?
Indonesia mementingkan perlindungan masyarakat sipil dan langkah-langkah ini menimbulkan masalah-masalah baru, jadi kita menentang penggunakan kekerasan oleh siapapun. Disamping itu perlu adanya proyeksi PBB untuk menciptakan gencatan senjata dan mendorong adanya kelanggengan suatu gencatan senjata. Dan Indonesia siap bergabung dalam membantu proses kelanggengan gencatan senjata di bawah kerangka PBB dan persetujuan para pihak yang bertikai di sana.
Terkait dengan mediasi konflik perbatasan Kamboja dan Thailand yang dilakukan Indonesia di Bogor beberapa hari lalu, tampaknya masih gagal mencapai persetujuan, bagaimana tanggapan Bapak?

Ini adalah proses yang dilakukan Indonesia untuk memastikan stabilitas di kawasan ini dan kebetulan Indonesia menjadi Ketua ASEAN, sehingga kita sulit menerima penggunaan kekerasan diantara anggota-anggota ASEAN sendiri, seyogyanya konflik-konflik itu diselasaikan dengan cara-cara damai.

Indonesia sudah mendatangi Thailand dan Kamboja untuk menahan diri dan menyelesaikan dengan cara damai, Kamboja saat itu menginginkan penyelesaian di tingkat PBB, namun oleh DK- PBB mendukung upaya-upaya Indonesia agar masalah ini diselaisaikan oleh ASEAN sebelum ditangani di tingkap PBB. Nah keterlibatan Indonesia sudah menggelar pertemuan informal para menlu ASEAN dan mendesak kepada Thailand dan Kamboja menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara damai.
Pertemuan para menlu ASEAN di Jakarta menghasilkan dua hal: pertama, menghimbau agar gencatan senjata dua negara itu dilanggengkan, dan kedua bagaimana menggulirkan proses diplomasi kedua negara yang sempat terhenti karena adanya konflik terbuka itu.

Kita sudah menindak lanjuti kedua masalah ini disepakati untuk mengirimkan peninjau dari Indonesia di perbatasan kedua negara dan saat ini penugasan tim peninjau itu sedang dipersiapkan. Meskipun tim pemantau belum datang namun tujuan sudah tercapai, paling sudah tidak ada lagi konflik terbuka kedua negara. Dan proses negoisasinya sudah berlangsung. Jadi ini adalah masalah proses saja. (m faridu ashrih)

Sumber : www.harianpelita.com

Berinvestasi Tanpa Uang

Akhir-akhir ini banya orang yang bertanya, bisakah melakukan investasi dan menjadi kaya tanpa uang? Jika saya jawab bisa, mungkin kita akan berkata ini adalah bisnis menjual mimpi seperti yang marak ditawarkan akhir-akhir ini di dunia maya. Namun tunggu dulu, kita jangan berburuk sangka dulu.
Jika kita tidak punya uang sebagai modal investasi kita, ada satu hal lagi yang pasti kita miliki – dan semua orang miliki – yang dapat di investasikan, yaitu waktu kita.
Setiap manusia dikaruniakan waktu 24 jam setiap harinya. Namun banyak orang lebih sering membelanjakan waktunya daripada menginvestasikannya. Sehingga seringkali tanpa disadari waktu habis dengan sia-sia tanpa menghasilkan apa-apa.
Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk dalam menginvestasikan waktu kita: menjalin jaringan atau pertemanan dan meningkatkan kemampuan diri. Jika kita seorang karyawan, menyelesaikan pekerjaan bukanlah sebuah investasi, karena waktu yang kita gunakan untuk bekerja di tukar dengan uang. Ataupun jika kita memprospek seorang klien bagi perusahaan, kita bukan sedang membangun network, karena klien kita adalah network perusahaan kita.
Untuk mudahnya, jika kita membangun network dan kemampuan diri yang memiliki dampak jangka panjang dalam hidup kita, maka kita sedang melakukan investasi. Tapi jika tidak, maka kita sedang mengkonsumsi waktu kita.
Investasi dalam Hubungan
Melakukan investasi dalam jaringan atau hubungan bukan berarti kita harus menghabiskan waktu kita dengan siapapun yang bisa kita temui. Sama seperti prinsip investasi, kita harus bijaksana melihat potensi dalam setiap hubungan kita. Bukannya memilih-milih dengan siapa kita berteman, namun memang hal ini harus kita pertimbangkan baik-baik.
Malcom Gladwell dalam bukunya The Tipping Point mengungkapkan tentang orang-orang yang disebut sebagai “Konektor atau Penghubung”. Orang jenis ini ahli dalam menjalin hubungan sosial, mereka mempunyai rasa ingin tahu, kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi dan jaringan yang besar. Orang-orang jenis inilah yang patut kita incar, sehingga bisa menjadi penghubung kepada banyak orang potensial lainnya. Sekarang mari kita jujur menilai diri kita, apakah kita termasuk didalamnya? Jika ya, ada baiknya mulai kita kembangkan kemampuan kita ini.
Pengembangan Diri
Hal kedua dimana kita harus menginvestasikan waktu kita adalah pengembangan diri. Kita bisa mulai dari mengenali bagian mana dari hidup kita yang ingin kita kembangkan. Mungkin itu bakat kita, kepercayaan diri kita, atau spiritualitas kita. Kita bisa melakukannya dengan membaca buku, browsing internet tentang topic yang kita kembangkan atau mendengarkan kaset motivasi atau sejenisnya atau juga bisa dengan melakukan konseling dengan orang yang ahli di bidangnya.
Dengan dua hal diatas, maka kita akan menemukan ladang berlian kita dimana kita akan menuai investasi kita. Jadi jangan menyerah jika kita belum memiliki uang untuk investasi, mulailah dari dua hal diatas. Sukses tidak diraih dalam waktu sebentar tapi ada proses yang harus kita lewati untuk membuktikan apakah kita memang layak untuk meraih kesuksesan.
Sumber : www.beritaterkinionline.com

ASEAN Sepakati Kerja Sama Manajemen Ketenagakerjaan

PERWAKILAN delegasi negara-negara ASEAN sepakat mendorong kerja sama antara pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga melalui dialog sosial dan berdasarkan saling pengertian dan kepercayaan.

Hal ini diperlukan untuk menghadapi adanya ancaman krisis ekonomi global dan meningkatkan daya saing dan produktivitas ASEAN.

Demikian antara lain hasil rekomendasi akhir dari acara seminar Kerja Sama Manajemen Ketenagakerjaan ASEAN (ASEAN Seminar on Labour Management Cooperation (LMC) yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Yogyakarta pada 9-10 Mei ini.

Hal ini diungkapkan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenakertrans Myra M Hanartani dalam keterangan pers di Kantor Kemenakertrans pada Selasa (10/5).

Selain itu, mereka pun meminta pemerintah di masing-masing negara untuk memfasilitasi dan menyediakan lingkungan kerja yang, baik dengan memfasilitasi kepastian hukum, kode etik kemitraan sosial serta penghargaan pelaksanaan kerja sama bipartit.

Delegasi negara-negara ASEAN merekomendasikan ILO untuk memfasilitasi penelitian dan memberikan pelatihan dan bantuan teknis bagi negara-negara anggota ASEAN dalam bidang kerja sama manajemen ketenagakerjaan (Labor Management Cooperation).

Myra menjelaskan, seminar ini diadakan sebagai tindak lanjut dari Pedoman ASEAN mengenai tata hubungan industrial yang baik, yang telah diadopsi oleh negara-negara anggota ASEAN melalui pertemuan Menteri Tenaga kerja ASEAN di Hanoi, Vietnam, pada Mei 2010.

Seminar ini dihadiri delegasi negara-negara ASEAN yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat-pekerja/buruh.

Negara-negara anggota ASEAN terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan wakil dari Sekretariat ASEAN

Delegasi Indonesia menawarkan konsep bipartit untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di negera-negara ASEAN. Konsep bipartit menjadi solusi untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi global yang terjadi belakangan ini.

Penguatan
Myra menambahkan, untuk mewujudkan hubungan industrial yang baik dibutuhkan adanya penguatan dan pengembangan kerja sama bipartit yang efektif, termasuk teknik negosiasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan.

Walaupun ada pendekatan dan pandangan yang berbeda dari masing-masing delegasi negara ASEAN, namun secara umum semuanya sepakat bekerja sama untuk mewujudkan pekerjaan yang layak, peningkatan produktivitas, pencegahan perselisihan, keselamatan dan kesehatan kerja dan penanganan aspirasi pekerja/buruh.

Selama ini, pemerintah Indonesia selalu mendorong menyelesaikan beragam konflik yang terjadi antara pengusaha dan pekerja Muhaimin dengan memperkuat relasi bipartit (dua pihak yaitu pengusaha dan pekerja). Melalui jalur bipartit, negosiasi langsung antara serikat pekerja dengan pengusaha bisa dilakukan

Pemerintah juga mendorong pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
yang berisi peraturan dan kesepakatan hak dan kewajiban pekerja pengusaha.

Kedua hal tersebut menjadi salah satu titik pijakan penting untuk menciptakan kerja sama antara pekerja dan pengusaha, kata Myra.

Data Kemenakertrans selama 2010 mencatat ada 276 perusahaan yang membuat PKB dan 1.683 perusahaan mencatatkan peraturan perusahaan (PP).

Sehingga secara keseluruhan terdapat PP 44.149 perusahaan yang telah membuat PP dan dan ada 10.959 perusahaan yang telah membuat PKB di seluruh Indonesia. (iz)

Sumber : www.harianpelita.com

Perbankan Nasional Tidak Siap Hadapi Pasar Tunggal ASEAN

Jakarta, Pelita
Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN dan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) membuat berbagai kalangan pesimis terhadap kesiapan perbankan nasional.

Kepada Pelita di Jakarta, Rabu (11/5) anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta mengatakan sistem perbankan Indonesia yang ultra-liberal disbanding negara lain menjadi penyebabnya.

Perbankan kita nggak siap. Bagaimana mau siap, sebagian besar perbankan kita dikuasai asing. Karena apa? Karena sistem perbankan kita ultra liberal dibanding negara lain, katanya.

Menurutnya, sebelum melangkah ke Pasar Tunggal ASEAN dan ACFTA, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) harus terlebih dahulu merubah peraturan tentang kepemilikan asing yang dapat mencapai 99 persen.

Hal ini karena tidak adanya equevalent treatment antara sistem perbankan dalam negeri dengan perbankan asing, khususnya di ASEAN.

Arif memberi contoh, selama ini bank-bank asing seakan mudah untuk masuk kedalam pasar dalam negeri. Bahkan, kantornya dapat dibuka hingga ke kota atau kabupaten.

Namun, perlakuan yang sama tidak terjadi terhadap upaya ekspansi perbankan nasional kita keluar negeri. Presiden harus dapat memanfaatkan posisinya sekarang sebagai Ketua ASEAN. Sehingga, terjadi equevalent treatment terhadap perlakuan ASEAN kepada perbankan nasional kita, cetusnya.

Jika posisi Ketua ASEAN ini tidak bisa dimanfaatkan SBY, maka upaya proteksi perbankan kita akan selamanya lemah. Karena yang harus ditata adalah sistemnya dahulu, baru kemudian menata kualitas perbankan dalam negeri.

Tentang kualitas perbankan tanah air dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN dan ACFTA, Sri Adiningsih, ekonom UGM, punya pendapat sendiri. Bank kita yang berkelas internasional nggak banyak. Yang terjadi, kita malah banyak dimasuki bank-bank asing, ungkapnya.

Padahal, Indonesia sudah sangat terbuka terhadap bank asing. Namun, katakanlah bank BUMN kita mau membuka kantor cabang di luar negeri selalu dipersulit.

Sri menyarankan agar pemerintah melalui BI dapat mendorong perbankan nasional dapat meningkatkan mutunya hingga berkelas internasional. Bank kita harus berkelas internasional dahulu, jangan cuma jago kandang, ucapnya.

Sementara itu, menurut Statistik Perbankan Indonesia, edisi Februari 2011 tercatat ada empat bank persero, 36 bank umum swasta nasional (BUSN) devisa, 31 BUSN non-devisa, 26 bank pembangunan daerah (BPD), 14 bank campuran, dan 10 bank asing.

Kredit yang dikucurkan bank asing mencapai Rp117,057 triliun per Februari 2011. Dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun sebesar Rp127,249 triliun. Total aset 10 bank asing sebesar Rp228,171 triliun.
Sedangkan bank persero mengucurkan kredit sebesar Rp637.831 triliun, DPK sebesar Rp819.032 triliun dan memiliki total aset sebesar Rp1.059.435 triliun.

Untuk bank campuran, kredit sebesar Rp94.606 triliun. Sedangkan untuk DPK dan total aset, masing-masing sebesar Rp96.183 triliun dan Rp147.676 triliun. (cr-2)

Sumber : www.harianpelita.com

Stimulus Gerek Perekonomian Dunia

Sinyal yang ditunggu-tunggu akhirnya datang: angka produk domestik bruto nega-ra-negara dunia mulai mem-baik. Setelah Cina, India, Indonesia, kini PDB Jepang, Jerman, dan Prancis ikut positif. "Tak diragukan lagi, perekonomian global mulai bangkit dari resesi," kata Kenneth Rogoff, profesor di Harvard University, Amerika Serikat, Jumat dua pekan lalu.
Rogoff yang juga mantan ekonom kepala Dana Moneter Internasional (IMF) bicara mengomentari rilis pemerintah Jerman dan Prancis sehari sebelumnya. Kedua negara itu melaporkan pertumbuhan ekonomi 0,3 persen pada kuartal kedua tahun ini. Rilis itu mengejutkan. Soalnya kuartal sebelumnya GDP Prancis masih jatuh 1,3 persen dan Jerman bahkan lebih buruk lagi, turun 3,5 persen.
Dana stimulus yang luar biasa besar rupanya berada di balik perbaikan ekonomi di kedua negara itu, di sam-ping ekspor dan belanja konsumsi. Di Jerman, Konselor Angela Merkel yang akan bertarung di pemilihan umum nasional September ini mengucurkan 85 miliar euro atawa Rp 1.220 triliun. Sedangkan paket stimulus Presiden Nicolas Sarkozy di Prancis bernilai 30 miliar euro, setara Rp 431 triliun.
Program yang paling populer adalah subsidi untuk mengganti mobil. Di Jerman, setiap warga yang mencam-pakkan mobil tuanya dan membeli yang baru mendapatkan 2.500 euro (Rp 36 juta) dari pemerintah. Dampaknya luar biasa, hingga Mei lalu registrasi mobil baru di negara itu melonjak 23 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Prancis menawarkan 1.000 euro (Rp 14,4 juta) bagi warganya untuk program serupa yang akan berlangsung hingga akhir tahun ini. "Ini bukti nyata stimulus fiskal pemerintah berhasil mengangkat perekonomian," kata Nick Kounis, ahli ekonomi Fortis, lembaga keuangan asal Belgia.
Di luar Jerman dan Prancis, pertumbuhan ekonomi Uni Eropa kuartal kedua tahun ini sebenarnya masih negatif 0,1 persen-"kuartal negatif" kelima sejak krisis merebak tahun lalu. Tapi, dibandingkan dengan kuartal pertama ketika mereka jatuh hingga 2,5 persen, ini jauh lebih baik.
Itu sebabnya optimisme mulai tumbuh di Eropa. Apalagi data berbagai negara hingga akhir pekan lalu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kantor statistik Uni Eropa Eurostat, misalnya, melaporkan sektor manufaktur 16 negara pengguna mata uang euro beranjak pulih. Order barang yang diterima negara-negara itu meningkat 3,1 persen dibanding kuartal pertama.
Di Inggris, survei Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) menyimpulkan masyarakat yakin ekonomi akan segera membaik. Survei yang mereka namakan Business Confidence Monitor itu menggunakan responden seribu pebisnis senior. Atas dasar survei itu ICAEW lalu meramalkan pada kuartal mendatang perekonomian Inggris akan tumbuh 0,5 persen. "Resesi segera berakhir di Inggris," kata Chief Executive ICAEW Michael Izza. "Kepercayaan pelaku bisnis meningkat karena kebijakan seperti penurunan suku bunga dan pengurang-an pajak pertambahan nilai."
Suntikan dana pemerintah juga berperan besar di Asia. Setelah Cina, India, Indonesia, kini ekonomi Filipina, Thailand, dan Jepang dilaporkan membaik. GDP Filipina kuartal kedua naik 2,4 persen dan Thailand 2,3 persen.
Jepang, yang hingga kuartal pertama tahun ini masih parah dililit krisis, pada periode tiga bulanan yang kedua tumbuh 3,7 persen. Tapi banyak analis meragukan apakah ini akan bertahan. Bahkan, menurut data yang baru dirilis Jumat pekan lalu, meski ekonomi tumbuh, angka pengangguran Jepang pada Juli malah naik menjadi 5,7 persen, atau 3,59 juta orang-terburuk dalam beberapa puluh tahun terakhir. "Pertumbuh-an ini tidak alami, semata hanya karena belanja pemerintah," kata Hiroshi Watanabe, ekonom Daiwa Institute of Research.
Memang, menjelang pemilu legislatif-telah berlangsung Sabtu pekan lalu-Perdana Menteri Taro Aso, sesepuh Partai Demokrat Liberal, meluncurkan paket stimulus senilai 25 triliun yen atau sekitar Rp 2.650 triliun. Ini yang membuat perekonomian negara itu mendadak positif meski kuartal sebelumnya masih negatif 11,7 persen.
Sebenarnya, kalau bicara soal stimulus, Cina yang terbesar di Asia. Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen tahun ini, pemerintahan Perdana Menteri Wen Jiabao tak segan menggelontorkan dana hingga US$ 586 miliar atawa Rp 5.860 triliun. Uang itu dibelanjakan untuk proyek jalan bebas hambatan dan pekerjaan publik lain. Hasilnya, pada kuartal kedua perekonomian negara itu tumbuh 7,9 persen.
Dengan tingkat pertumbuhan yang begitu tinggi, banyak analis meyakini- Cina bisa menjadi lokomotif yang menarik dunia keluar dari krisis terparah sejak Resesi Besar 1930. Sebelum ini ada ramalan Amerika dan Inggris akan lebih dahulu keluar dari krisis, lalu menggerek perekonomian global. Nya-tanya teori itu keliru. Justru Cina dan Asia yang lebih dahulu bangkit. Perekonomian Prancis, misalnya, tumbuh antara lain karena ekspor ke Cina dan Asia meningkat masing-masing 14,2 dan lebih dari 20 persen pada kuartal kedua.
Tapi pandangan optimistis tentang Cina ditanggapi hati-hati oleh Perdana Menteri Wen Jiabao. "Perekonomian masih akan menghadapi banyak tantangan dan problem baru," ujarnya di sela kunjungan ke daerah tenggara Cina beberapa waktu lalu.
Yang juga memberikan harapan adalah Amerika. Raksasa ekonomi dunia itu mulai menunjukkan tanda-tanda membaik. Pada kuartal kedua, GDP Amerika hanya jatuh satu persen, padahal kuartal sebelumnya perekonomian mereka terkoreksi hingga 6,4 persen. "Amerika sudah berada di jalur yang tepat untuk pulih," kata Bruce Kasman, ekonom kepala JPMorgan Chase & Co., New York.
Masalahnya, lagi-lagi perbaikan ini terjadi karena stimulasi yang melibatkan uang dalam jumlah besar. Program seperti cash-for-clunkers, insentif bagi yang mengganti mobilnya dengan yang baru, dan subsidi buat warga yang baru pertama kali membeli rumah, diyakini mendorong maju industri manufaktur dan bisnis rumah di negara itu.
Makanya, di tengah arus optimisme, banyak analis ekonomi mulai ragu apakah tren positif ini akan bertahan- hingga perekonomian dunia benar-benar pulih. Nouriel Roubini, profesor dari New York University yang telah memprediksi terjadi krisis glo-bal sejak 2006, khawatir perbaikan ini cuma sementara. Ada risiko dunia kembali jatuh ke dalam krisis berikutnya. Itu karena pendorong utama perekonomian dunia kali ini adalah dana stimulus-yang direncanakan mencapai dua triliun dolar.
"Ada risiko jika nanti negara-negara hendak keluar dari kebijakan moneter dan uang longgar," tulis Roubini di Financial Times pekan lalu. Jika sti-mulus dihentikan terlalu cepat, perekonomian akan kembali ambruk. Namun jika stimulus masif dan defisit anggaran dipertahankan, inflasi akan meninggi dan tingkat bunga pinjaman jangka panjang pemerintah-pemerintah me-lonjak. Pada akhirnya ini akan menyebabkan resesi juga.
Tak aneh kini mata dunia mengarah pada pertemuan G-20 di London Jumat-Sabtu pekan ini. "Pertemuan ini akan sepenting London Summit April lalu," kata Gerard Lyons, ekonom kepala Bank Standard Chartered di London. Menurut dia, strategi untuk keluar dengan mulus dari program stimulasi akan menjadi agenda utama forum itu. Para eksekutif perbankan dunia yang bertemu di Wyoming, AS, pekan lalu sudah memberi sinyal, berharap pemerintah negara-negara G-20 nanti bersepakat untuk tak buru-buru menyetop program stimulus mereka.
Philipus Parera (Bloomberg, New York Times, Washington Post, BBC, Telegraph)

Sumber : majalah.tempointeraktif.com

China Masih Jadi Mitra Dagang Andalan

Jakarta, Pelita
Di tengah pro dan kontra terhadap perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA), sebagian pelaku usaha menganggap Negeri Tirai Bambu itu sebagai mitra dagang utama hingga enam bulan ke depan.

China dianggap memiliki potensi untuk pengembangan bisnis, baik ekspor maupun impor. Selain China, para pengusaha juga mengandalkan hubungan perdagangan dengan ASEAN dan negara Asia lainnya.

Pandangan pelaku usaha itu terungkap dalam survei HSBC tentang Trade Confidence Index (TCI) periode semester I/2011. Trade Confidence Index itu mengukur tingkat optimisme pelaku perdagangan internasional serta pandangan terhadap pertumbuhan bisnis ekspor dan impor.

Menurut hasil survei itu, meskipun turun satu poin dibandingkan enam bulan lalu, indeks optimisme pelaku bisnis ekspor dan impor Indonesia masih tergolong tinggi di tengah inflasi yang menggerus margin keuntungan mereka.

Hasil TCI kali ini cukup mengejutkan, indeks Indonesia berada di angka 123 atau turun satu poin dari enam bulan sebelumnya.

Malaysia hanya 97, yang berarti pesimistis, karena angka netral di level 100, kata Head Trade and Supply Chain HSBC Indonesia, Nirmala Sari, di Jakarta, kemarin.

Indonesia dapat dikategorikan paling optimistis di antara pelaku usaha di negara-negara ASEAN dan nomor empat dari 21 negara yang di survei.

Survei mengambil sampel di 21 negara, di antaranya Australia, India, Inggris, China, Amerika Serikat, Malaysia, Indonesia, dan lainnya.

Survei melibatkan 6.390 perusahaan skala kecil dan menengah yang memiliki aktivitas ekspor dan impor. Untuk di Indonesia, pelaksanaan survei yang ketiga kali mulai Februari hingga April 2011 dengan sampel 300 pengusaha kecil dan menengah di Jakarta dan Surabaya.

Berdasarkan hasil TCI, pelaku perdagangan internasional mengaku hambatan terhadap pertumbuhan usaha perdagangan. Di antaranya adalah regulasi pemerintah mengenai perdagangan dan fluktuasi nilai tukar mata uang.

Selain itu, terdapat keterbatasan pengetahuan mengenai peraturan perdagangan internasional dan informasi pasar bagi pengusaha Indonesia.

Hasil TCI yang paling mencolok selain optimisme pelaku usaha adalah juga terkait tujuan perdagangan. China menempati urutan pertama, dan ASEAN serta negara Asia lainnya menempati urutan kedua dan ketiga, ungkap Nirmala.

Peningkatan volume perdagangan yang paling tinggi adalah dengan China. Sejak 2009 hingga 2011 terjadi peningkatan volume perdagangan yang cukup signifikan.

Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia Fajar AD Budiyono menambahkan, total nilai perdagangan, misalnya plastik, pada 2009 Rp750 miliar sebelum meningkat menjadi Rp1,1 triliun pada 2010. Tahun ini, optimistis bisa mencapai Rp1,6 triliun.(oto)

Sumber : www.harianpelita.com

Chip Elektronik soal ID Penduduk

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Cip adalah keping kecil bahan semi konduktor yg mengandung rangkaian elektronika dl bentuk rangkaian padu.
Pemprov DKI Jakarta mentargetkan sekitar 7 juta warga Jakarta sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) hingga akhir tahun 2011. Dengan e-KTP dilengkapi chip tersebut, warga akan terdata dengan tertib. Bahkan dengan sistem tersebut dengan mudah bisa menekan jumlah pendatang baru.
Menurut dia, chip elektronik dapat digunakan untuk mengusulkan dan lisensi mengemudi kendaraan, pajak, KTP dan lainnya.
Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 3 UU No 23/2006 yang menyebutkan NIK tersebut disertakan dalam setiap dokumen penduduk, paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), ID kartu pajak, asuransi kebijakan, sertifikat tanah dan penerbitan dokumen identitas.
Fauzi juga mengatakan bahwa layanan ini juga dapat mempercepat fasilitas pelayanan publik lainnya, administrasi layanan harus diakses melalui online.
Gubernur DKI Jakarta H. Fauzi Bowo, mengatakan penerapan KTP dengan sistem elektonik chip memang sejak lama sudah disiapkan Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya, dalam rangka tertib data administrasi kependudukan di Jakarta. “Kami siap menerapkan KTP elektronik berbasis chip ini. Sehingga bisa mencegah penggandaan KTP,” ujar Fauzi Bowo.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Franky Mangatas Pandjaitan menuturkan, penerapan KTP elektronik berbasis chip merupakan program nasional dan mulai diterapkan tahun ini juga, khususnya di DKI Jakarta. Nantinya, dalam KTP model baru ini terdapat nama, alamat, tempat tanggal lahir, foto digital, sidik jari dan nomor induk kependudukan nasional (NIK).
Sebenanya, warga Palembang sudah menikmati Kartu Tanda Penduduk (KTP) jenis elektrik. KTP ini memiliki chip yang bisa dimanfaatkan untuk fungsi lain. Ini juga dimaksudkan menekan tingkat pemalsuan dan juga penggandaan sekaligus penertiban KTP Nasional dan penyempurnaan data di Indonesia.
Jenis KTP baru ini nantinya memiliki sebuah chip yang bisa difungsikan sebagai alat pendeteksi indentitas asli si pemilik. Penambahan chip ini bekerjasama dengan pihak Indosat. Proses pembuatannya warga sudah tidak perlu membawa foto lagi. Tanda tangan pun akan diganti dengan sidik jari. Proses ini sama dengan proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Pembuatan pertama nanti warga tidak akan dipungut biaya, hanya saat perpanjangan masa berlaku baru warga dibebankan biaya yang masih belum ditentukan. Perpanjangan KTP juga bisa dilakukan di daerah mana pun warga berada, tidak harus di daerah asal lagi.


Sumber : sriwijaya post, post kota, berita8.com

Condorsement: Potensi Peran Baru FASB's Berdasarkan IFRS

By MATTHEW G. LAMOREAUX


Wawancara eksklusif, FASB Ketua Leslie Seidman saham pikirannya tentang bagaimana FASB bisa berfungsi dalam dunia IFRS.

Hockey: Musim gugur yang lalu pada Konferensi Nasional AICPA Current SEC dan Development PCAOB, Paul Beswick, salah satu akuntan wakil kepala SEC, memperkenalkan konsep "condorsement" dalam konteks diskusi tentang apakah AS akan mengadopsi IFRS. Dalam pandangan Anda, apa arti "condorsement" mean?



Seidman: Saya sangat menghargai fakta bahwa SEC adalah mengambil seperti jalan bijaksana untuk mengevaluasi apakah dan bagaimana untuk memasukkan IFRS ke US GAAP. Saya pikir ini adalah keputusan, yang sangat sangat penting bahwa mereka membuat, dan aku benar-benar bersyukur untuk proses kuat bahwa mereka gunakan untuk membuat keputusan ini.



Pemahaman saya tentang ide bahwa Paulus Beswick disebutkan di konferensi SEC, yang ia dijuluki "condorsement," melibatkan beberapa poin-poin kunci. Pertama adalah bahwa FASB dan IASB akan terus bekerja pada MOU (Memorandum of Understanding) proyek, dan mencoba dan mencapai standar berkumpul pada topik-topik, yang saya jelas sangat mendukung.



Dia juga menyarankan bahwa FASB tidak akan melakukan proyek-proyek baru. Bahwa FASB akan mengevaluasi perbedaan yang tersisa antara US GAAP dan IFRS, dan mengevaluasi apakah standar-standar IFRS yang cocok untuk AS dengan ambang yang cukup tinggi untuk apa yang "cocok" berarti. Dengan kata lain, Anda cenderung melakukan pendekatan dengan asumsi bahwa mereka akan cocok untuk AS dan telah

memiliki beberapa alasan yang sangat baik mengapa mereka tidak akan.



Sekarang bahwa evaluasi dapat dilakukan selama periode waktu atau dalam waktu yang relatif singkat. Saya bisa mengerti bagaimana, karena IFRS sudah diterima di Amerika Serikat, bahwa Anda bisa melihat bahwa aspek khusus dari proposal ini tidak menjadi misi kritis.



Saya berpikir bahwa potongan terakhir sangat penting, bahwa kami akan pergi melalui perbedaan yang tersisa antara US GAAP dan IFRS dan memiliki evaluasi kritis tentang pentingnya barang-barang dari kedua sudut pandang kuantitatif dan kualitatif sudut pandang. Dengan kualitatif, apa yang saya maksud adalah bahwa kami akan berdiskusi dengan para investor tentang apakah mereka peduli tentang perbedaan-perbedaan atau tidak, karena saya pikir yang benar-benar dapat membantu menginformasikan jalur yang kita ambil tentang mengadopsi atau menggabungkan IFRS ke US GAAP.



Salah satu hal yang FASB telah dipelajari dalam beberapa tahun terakhir dalam diskusi kami dengan investor adalah bahwa ada beberapa hal yang mereka sangat peduli dan isu-isu lain yang mereka peduli tentang. Jadi saya pikir ini sangat penting untuk memiliki data sebelum kami membuat keputusan tentang apakah akan mengadopsi standar IFRS, apakah akan mencoba dan bertemu dengan IFRS-dengan standar IFRS, atau apakah akan membiarkan berdiri perbedaan. Itu bisa jadi bahwa itu tidak penting selain dari operasional atau sudut pandang efisiensi.



Lalu bagian dari pendekatan [Beswick's] adalah bahwa standar internasional baru akan ditetapkan oleh IASB, tetapi bahwa FASB akan mengatur proses bagi AS untuk menjadi peserta aktif dalam pengembangan standar-standar-lagi, pada akhirnya, menjadi entitas yang akan merekomendasikan apakah sesuai bagi AS untuk memasukkan standar ini atau tidak. Sekarang, harapan saya akan dalam peran seperti itu bahwa FASB akan menjadi peserta aktif di sepanjang jalan, sehingga setiap "pengesahan" proses akan acuh tak acuh pada titik dalam waktu.



Dengan kata lain, saya tidak akan mendukung sebuah pendekatan di mana kita menimbang di di akhir, dan berpotensi akan mengganggu. Juga, saya pikir yang berpotensi akan mengakibatkan kasus-kasus di mana kita tidak akan berakhir dengan tujuan standar yang konsisten di seluruh dunia. Jadi saya pikir keuntungan dari pendekatan bahwa ia telah diletakkan adalah bahwa itu merupakan pendekatan yang sangat musyawarah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perbedaan spesifik.



Saya pikir itu bisa meminimalkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari pergeseran dari IFRS ke US GAAP. Saya pikir ini menghindari bang besar bagi kami. Hal ini berpotensi dapat meminimalkan biaya transisi dari negara kita membuat seperti perubahan yang signifikan.



Hal ini memungkinkan AS untuk isu-isu ditangani dengan cara yang sangat musyawarah, termasuk, apa yang akan kita lakukan dengan perbedaan LIFO, misalnya? Apa yang akan kita lakukan dengan peraturan tingkat, yang sangat penting di Amerika Serikat? Saya pikir pendekatan metodis bertahap, seperti apa yang Paulus disarankan, memiliki keunggulan tersebut.



Di sisi risiko persamaan, saya berpikir bahwa itu memiliki potensi untuk meningkatkan risiko GAAP nasional, saat itu saya baru saja membuat bahwa jika peran setter standar AS adalah semacam ketinggalan jaman, saya pikir Anda memiliki potensi . Tapi saya pikir ada cara untuk mengurangi risiko bahwa, misalnya, dengan memiliki FASB menjadi peserta aktif dalam proses, dan dengan menetapkan kriteria yang sangat jelas dan ketat ketika perbedaan akan pernah dibenarkan.



Potongan salah satu hal yang aku tidak begitu senang adalah bahwa FASB tidak akan masuk ke dalam setiap proyek-proyek baru. Aku belum siap untuk mendaftar untuk itu. Saya berpikir bahwa akan ada kasus, di dalam negeri, di mana kita memiliki masalah pelaporan keuangan yang urgen. Saya masih berpikir ada nilai dalam memiliki sepatu bot di tanah untuk FASB untuk mengatasi masalah ini cepat dan mudah-mudahan kooperatif internasional sehingga kita tidak berakhir dengan rasa AS per se. Tapi aku tidak siap saat ini untuk mengatakan bahwa tidak ada peran FASB harus melakukan kegiatan tertentu standar.



Saya juga berpikir bahwa pada sesuatu seperti, misalnya, pengungkapan kerangka proyek kami, yang kami sedang bekerja pada oleh diri kita sendiri, bahkan dalam konteks pengaturan standar pengaturan internasional, FASB dan pembuat standar nasional dapat bekerja pada sangat penting proyek seperti kerangka pengungkapan yang pada akhirnya dapat memberi makan ke dalam sistem pelaporan keuangan internasional.



Jadi, kita bisa melakukan sangat perkembangan penting dan perbaikan lainnya yang diharapkan akan dipeluk internasional atau setidaknya mengatur stage untuk proses penelitian dan berpikir yang mungkin memiliki nilai dan dapat diterima di seluruh dunia.





Hockey: Salah satu hal yang kita dengar dari pembaca adalah bahwa pengguna, dan terutama pembuat, lebih tertarik tidak di saat standar ini akan diterbitkan tetapi ketika standar ini akan efektif, dan berapa banyak waktu mereka akan memiliki untuk menerapkannya. Dapatkah Anda menawarkan wawasan?



Seidman: Kami mengadakan pertemuan dewan bersama dengan IASB tentang topik ini [2 Maret], tujuan yang bagi staf untuk melaporkan kembali kepada kami pada umpan balik yang mereka terima pada itu. Aku punya beberapa poin penting untuk membuat dalam menanggapi itu.



Yang pertama adalah bahwa umpan balik yang diterima secara internasional berbeda dari umpan balik yang kami terima di sini di Amerika Serikat Secara umum, umpan balik bahwa IASB diterima adalah bahwa konstituen mereka akan lebih memilih untuk mengadopsi proyek MOU besar pada satu waktu.



Kami menerima tanggapan dicampur lebih banyak di Amerika Serikat Kami memiliki beberapa entitas yang lebih suka untuk mengadopsi standar berurutan. Lalu kami memiliki orang lain yang, untuk alasan efisiensi sistem, lebih suka melakukan semuanya sekaligus. Investor juga memiliki pandangan yang beragam, tetapi umumnya mereka mendukung transisi retrospektif, dan mereka meminta pengungkapan yang baik untuk membantu mereka memahami perubahan akuntansi dan efek pada tren.



Satu hal yang umum di respon yang kita dapatkan adalah keinginan yang kuat untuk lead time yang cukup antara penerbitan standar dan tanggal bahwa hal itu akan menjadi efektif. Meskipun kami tidak membuat keputusan yang spesifik [pada 2 pertemuan Maret bersama kami dengan IASB] tentang itu, kami ingin mengirim sinyal kuat kepada orang-orang bahwa rencana kami adalah untuk menyediakan murah jumlah waktu antara penerbitan standar dan tanggal tersebut akan menjadi efektif, sehingga perusahaan dan penasihat yang mereka gunakan untuk membantu mereka menerapkan standar akan memiliki cukup waktu untuk memahami usulan, rencana untuk transisi, dan uji kualitas pelaksanaan mereka sebelum itu akan ditayangkan.



Ini bukan keputusan yang sederhana untuk membuat karena bergantung pada metode tertentu transisi bahwa kami memerlukan. Sebagai contoh, jika kita pernah mengatakan bahwa standar ini efektif prospektif, maka Anda membutuhkan waktu yang relatif lebih sedikit untuk transisi ke standar. Sedangkan, jika kita mengatakan, "menyusun kembali laporan keuangan Anda selama beberapa tahun untuk menggabungkan perubahan ini," Anda memerlukan lebih banyak waktu untuk transisi ke standar.



Jadi, itu tergantung beberapa hal. Nomor satu, metode apa transisi? Nomor dua, apakah kita akan roll standar ini keluar berurutan atau dalam satu kali kejadian? Nomor tiga, apa sejauh mana perubahan yang kita ajukan? Draft eksposur mewakili perubahan yang signifikan dalam banyak hal untuk semua proyek.



Sejauh yang kita buat perubahan melalui musyawarah ini kembali, tapi menyederhanakan pendekatan yang ada di proposal, atau paling tidak, mencerminkan perubahan kurang relatif ke GAAP AS saat ini, orang akan membutuhkan lebih sedikit waktu untuk transisi ke standar yang baru. Tapi setelah mengatakan itu, benar-benar maksud kami untuk memiliki transisi tertib, baik memahami standar-standar baru, yang melibatkan sejumlah lead time, sehingga orang dapat merasa nyaman mereka akan memiliki kualitas transisi.


Sumber : www.journalofaccountancy.com

IASB dan FASB Laporan Kemajuan Substansial Menuju Penyelesaian Program Konvergensi

Norwalk, CT, April 21, 2011-The Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) dan berbasis di AS Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) hari ini menerbitkan sebuah laporan kemajuan pada pekerjaan bersama untuk meningkatkan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (SAK) dan AS umumnya prinsip akuntansi yang berlaku, dan untuk membawa tentang konvergensi mereka.
Sejak laporan mereka November lalu
* Selesai lima proyek: Dalam beberapa minggu ke depan IASB akan mengeluarkan standar baru pada laporan keuangan konsolidasi (termasuk pengungkapan kepentingan di perusahaan lain), pengaturan bersama dan imbalan pasca-kerja dan kedua papan akan mengeluarkan persyaratan baru sehubungan dengan pengukuran nilai wajar dan penyajian pendapatan komprehensif lain.
* Mengingat prioritas pada tiga proyek MoU yang tersisa, serta akuntansi asuransi: Dewan telah membuat kemajuan substansial menuju selesainya tiga proyek MoU yang mencakup sisa instrumen akuntansi keuangan, persewaan dan pengakuan pendapatan, serta proyek bersama untuk meningkatkan dan menyelaraskan AS dan standar asuransi internasional akuntansi.
* Disediakan untuk waktu lebih lanjut untuk menyelesaikan pekerjaan konvergensi mereka: papan telah sepakat untuk memperpanjang jadwal untuk proyek-proyek prioritas yang tersisa di luar konvergensi Juni 2011 untuk ijin kerja lebih lanjut dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dengan cara yang konsisten dengan terbuka dan proses yang inklusif. Proyek-proyek konvergensi ditargetkan selesai pada semester kedua tahun 2011 (namun, asuransi AS standar, yang belum terkena, ditargetkan untuk paruh pertama tahun 2012).
Laporan kemajuan memberikan rincian lebih lanjut pada baris waktu untuk penyelesaian proyek yang tersisa, dan tersedia untuk men-download dari situs IASB dan FASB.
Mengomentari laporan kemajuan, Sir David Tweedie, Ketua IASB mengatakan:
Hari ini kita melaporkan kemajuan substansial lebih lanjut pekerjaan kami untuk meningkatkan dan menyelaraskan standar akuntansi internasional dan AS, sambil memberikan waktu tambahan untuk menyelesaikan proyek konvergensi yang tersisa.
Program konvergensi terus meningkatkan standar pelaporan keuangan di seluruh dunia, memberikan perbaikan yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah kunci dan memberikan landasan yang kokoh bagi global standar kualitas tinggi.
Leslie F. Seidman, Ketua FASB, mengatakan:
Laporan kemajuan menyoroti daerah di mana kita sudah menunjukkan perbaikan dan berkumpul standar kami, dan rencana kami untuk penyelesaian proyek-proyek prioritas. Kami juga telah menjelaskan rencana kami untuk terus melakukan langkah-langkah stakeholder dalam sisa proses, dan memberi mereka kesempatan untuk meninjau standar draft sebelum mereka selesai.
Sejak tahun 1973, Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menjadi organisasi yang ditetapkan pada sektor swasta untuk menetapkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan. Standar tersebut mengatur penyusunan laporan keuangan dan secara resmi diakui sebagai otoritatif oleh Securities and Exchange Commission dan American Institute Akuntan Publik. standar tersebut sangat penting untuk fungsi efisien dari ekonomi karena investor, kreditor, auditor, dan lain-lain mengandalkan informasi keuangan yang kredibel, transparan, dan dapat diperbandingkan.
Tentang IASB
IASB didirikan pada tahun 2001 dan merupakan badan penetapan standar dari Yayasan IFRS, sektor, swasta independen, tidak-untuk organisasi nirlaba. IASB berkomitmen untuk berkembang, untuk kepentingan umum, satu set standar mutu tinggi akuntansi global yang memberikan informasi berkualitas tinggi transparan dan sebanding dalam laporan keuangan bertujuan umum. Dalam mengejar tujuan ini IASB melakukan konsultasi publik yang ekstensif serta mengusahakan kerjasama badan-badan internasional dan nasional di seluruh dunia. IASB saat ini memiliki 15 anggota penuh-waktu ditarik dari 11 negara dan berbagai latar belakang profesional. Pada 2012 Dewan akan diperluas sampai 16 anggota. anggota Direksi diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Pembina Yayasan IFRS, yang dibutuhkan untuk memilih kombinasi terbaik dari keahlian teknis dan keragaman bisnis internasional dan pengalaman pasar. Dalam pekerjaan mereka Pembina bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas otoritas publik.


Sumber : www.fasb.org

Akuntansi Internasional

Berbagai percobaan telah dilakukan untuk menyatakan lokasi dan waktu dari lahirnya sistem pencatatan berpasangan yang telah menghasilkan berbagai skenario. Kebanyakan skenario tersebut mengakui adanya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar 3.000 tahun sebelum masehi.
A.C. Littleton membuat daftar tujuh prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis : Seni Penulisan ( The Art of Writing), karena pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan; Aritmetika (Arithmetic), karna aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian perhitungan sederhana; Uang (Money) yaitu transaksi yang belum selesai, karena tidak akan ada dorongan untuk membuat catatan apa pun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu juga; Perdagangan ( Commerce), karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan (volume bisnis) untuk merangsang manusia mengkoordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem; Modal (Capital), karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan.

AKUNTANSI DAN KAPITALISME
Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital di dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Max Weber menekankan argumentasi sebagai berikut :
“Organisasi modern yang rasional dari perusahaan kapitalistis tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dua faktor penting didalam perkembangannya : pemisahan bisnis dari rumah tangga dan berkaitan erat dengannya, pembukuan yang rasional”.
Hubungan antara akuntansi dan kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai tesis atau argumen Sombart. Ia mengemukakan bahwa transformasi aktiva menjadi nilai-nilai abstrak dan ekspresi kuantitatif dari aktivitas bisnis, dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan pencatatan berpasangan membuat adanya kemungkinan untuk seorang wirausahawan yang kapitalis untuk merencanakan, melakukan, dan mengukur dampak dari aktivitas yang ia lakukan serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Empat alasan berikut ini umumnya muncul untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan di dalam ekspansi ekonomi :
1. Pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya satu sikap baru atas kehidupan ekonomi.
2. Semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan-perhitungan ekonomis.
3. Rasionalisme baru ini kian ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis.
4. Pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen dan karenanya meningkatkan pertumbuhan dari perusahaan besar dengan saham gabungan.
Yamey mengindikasikan bahwa para usahawan di abad ke-16 sampai dengan abad ke- 18 tidak pernah menggunakan pembukuan dengan pencatatan berpasangan untuk melacak laba dan modalnya, namun hanya menggunakannya untuk mencatat suatu transaksi. Ia mengatakan :
“sistem pencatatan berpasangan hanyalah menambahkan sedikit dari pemberian kerangka kerja di mana data akuntansi dapat ditempatkan dan sementara datanya dapat diatur, dikelompokkan, dan dikelompokkan ulang kembali. Sistem tidak dengan sendirinya menentukan rentang dari data yang harus dimasukan kedalam satu aturan tertentu, maupun memaksakan adanya pola tertentu dalam pengurutan internal dan pengurutan ulang data”.
ISU-ISU AKUNTANSI INTERNASIONAL

Definisi akuntansi internasional
Konsep dari akuntansi universal atau dunia adalah yang paling luas ruang lingkupnya. Konsep ini mengarahkan akuntansi internasioanal menuju formulasi dan studi atas satu kumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara universal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu standardisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional.
Di dalam kerangka kerja konsep ini, akuntansi internasional dianggap sebagai sebuah sistem universal yang dapat diterapkan di semua negara. Sebuah seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted accounting principles-GAAP) yang diterima di seluruh dunia, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, akan dibentuk. Praktik dan prinsip-prinsip yang dikembangkan akan dapat diberlakukan di seluruh negara. Konsep ini akan menjadi sasaran tertinggi dari suatu sistem internasional.
Konsep dari akuntansi komparatif atau akuntansi internasional mengarahkan akuntansi internasional kepada studi dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan nasional di dalam skuntansi. Hal ini meliputi :
1. Kesadaran akan adanya keragaman internasional di dalam akuntansi perusahaan dan praktik-praktik pelaporan.
2. Pemahaman akan prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi dari masing-masing negara.
3. Kemampuan untuk menilai dampak dari beragamnya praktik-praktik akuntansi pada pelaporan keuangan.
Munculnya paradigma baru di dalam akuntansi internasional memperluas kerangka kerja dan pemikiran untuk memasukkan ide-ide baru dari akuntansi internasional. Sebagai akibatnya, terbit daftar yang sangat panjang akan konsep-konsep dan teori-teori akuntansi yang dibuat oleh Amenkhienan untuk memasukkan hal-hal sebagai berikut :
a. Teori universal atau dunia
b. Teori multinasional
c. Teori komparatif
d. Teori transaksi-transaksi internasional
e. Teori translasi

iso 27001

ISO/IEC 27001, atau lengkapnya "ISO/IEC 27001:2005 - Information technology -- Security techniques -- Information security management systems -- Requirements", adalah suatu standar sistem manajemen keamanan informasi (ISMS, information security management system) yang diterbitkan oleh ISO dan IEC pada Oktober 2005. Standar yang berasal dari BS 7799-2 ini ditujukan untuk digunakan bersama dengan ISO/IEC 27002, yang memberikan daftar tujuan pengendalian keamanan dan merekomendasikan suatu rangkaian pengendalian keamanan spesifik. Organisasi yang mengimplementasikan ISMS sesuai dengan pedoman praktik terbaik pada ISO/IEC 27002 kemungkinan juga akan memenuhi persyaratan pada ISO/IEC 27001 walaupun sertifikasinya tetap opsional dan terlepas satu sama lain, kecuali jika diminta oleh para pemangku kepentingan organisasi.
ISO 27001 menyediakan kerangka kerja untuk netralitas penggunaan tehnologi, netralitas sistem manajemen pengelolaan rekanan yang memungkinkan suatu organisasi memastikan bahwa pengukuran keamanan informasi adalah efektif. Hal ini termasuk kemampuan mengakses data secara berkelanjutan, adanya kerahasiaan dan integritas atas informasi yang dimilikinya dan kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan demikian pula dengan kesesuaian hukum.
Penerapan ISO 27001 sebagai jawaban atas persyaratan hukum dan kemungkinan besar ancaman keamanan seperti:
• Perusakan / terorisme
• Kebakaran
• Kesalahan penggunaan
• Pencurian
• Serangan yang diakibatkan oleh virus
Apakah manfaat-manfaat yang diperoleh dari sertifikasi ISO 27001?
Kepuasan pelanggan – timbulnya kepercayaan bahwa informasi perseorangan mereka terlindungi dan terjaga kerahasiannya
Menjaga kesinambungan usaha – dengan pengelolaan resiko, kepatuhan hukum dan timbulnya kewaspadaan terhadap masalah dan urusan keamanan di kemudian hari
Kepatuhan hukum – dengan memahami bagaimana persyaratan suatu peraturan dan perundang-undangan tersebut berpengaruh pada suatu organisasi dan para pelanggan anda
Peningkatan terhadap pengendalian manajemen resiko – dengan kerangka kerja yang sistematis mengenai pemastian dokumen pelanggan, informasi keuangan dan kekayaan intelektual telah dilindungi dari kehilangan, pencurian dan kerusakan
Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan – dibuktikan dengan adanya verifikasi pihak ketiga yang independen pada standar yang diakui Kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis – khususnya spesifikasi pengadaan yang memerlukan sertifikasi sebagai suatu persyaratan sebagai rekanan

SOA

Sarbanes-Oxley Act 2002 ( Pub.L. 107-204 , 116 Stat. 745, diundangkan 30 Juli 2002), juga dikenal sebagai "Perusahaan Publik Reformasi Akuntansi dan Undang-Undang Perlindungan Investor '(dalam Senat ) dan 'Corporate dan Audit Akuntabilitas dan Tanggung Jawab Act '(di Rumah ) dan biasanya disebut Sarbanes-Oxley, Sarbox atau SOX, adalah hukum federal Amerika Serikat yang berlaku pada tanggal 30 Juli 2002,, yang menetapkan atau ditingkatkan standar baru untuk semua US perusahaan publik papan, manajemen dan perusahaan akuntan publikHal ini dinamai sponsor US Senator Paul Sarbanes ( D - MD ) dan Perwakilan AS Michael G. Oxley ( R - OH ).
RUU ini berlaku sebagai reaksi terhadap sejumlah besar dan skandal akuntansi perusahaan termasuk yang mempengaruhi Enron , Tyco International , Adelphia , Peregrine Systems dan WorldCom . Skandal ini, yang menelan biaya miliaran dolar investor ketika harga saham perusahaan yang terkena runtuh, mengguncang kepercayaan publik di negara pasar sekuritas .
Ini tidak berlaku untuk perusahaan swasta. Tindakan ini berisi 11 judul, atau bagian, mulai dari tambahan tanggung jawab dewan korporasi untuk hukuman pidana, dan membutuhkan Securities and Exchange Commission (SEC) untuk mengimplementasikan aturan tentang persyaratan untuk mematuhi undang-undang yang baru. Harvey Pitt , 26 ketua SEC , memimpin SEC dalam penerapan puluhan aturan untuk melaksanakan Sarbanes-Oxley Act. Ini menciptakan sebuah kuasi, publik badan baru, Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas , atau PCAOB, bertugas mengawasi, mengatur, memeriksa dan mendisiplinkan kantor akuntan dalam peran mereka sebagai auditor perusahaan publik. Tindakan tersebut juga mencakup isu-isu seperti auditor kemerdekaan, tata kelola perusahaan , pengendalian internal penilaian, dan pengungkapan keuangan ditingkatkan.
Tindakan tersebut telah disetujui oleh DPR dengan suara 423 mendukung, 3 menentang, dan 8 berpantang dan oleh Senat dengan suara 99 mendukung, 1 abstain . Presiden George W. Bush menandatangani menjadi undang-undang, yang menyatakan itu mencakup "jauh reformasi sebagian besar praktek bisnis Amerika sejak jaman Franklin D. Roosevelt . "
Perdebatan terus berlangsung atas manfaat yang dirasakan dan biaya SOX. Pendukung berpendapat undang-undang itu diperlukan dan telah memainkan peran yang berguna dalam memulihkan kepercayaan publik di pasar modal bangsa oleh, antara lain, memperkuat pengawasan akuntansi perusahaan. Para penentang dari RUU ini mengklaim hal itu telah mengurangi kompetitif tepi Teman internasional Amerika terhadap mata uang asing penyedia jasa keuangan, mengatakan SOX telah memperkenalkan sebuah peraturan lingkungan yang kompleks terlalu ke pasar keuangan AS. Pendukung mengukur mengatakan bahwa SOX telah menjadi "berkah" untuk meningkatkan kepercayaan dari manajer dana dan lain investor berkaitan dengan kebenaran laporan keuangan perusahaan.
Sarbanes-Oxley berisi 11 judul yang menggambarkan mandat spesifik dan persyaratan untuk pelaporan keuangan. Each title consists of several sections, summarized below. Setiap judul terdiri dari beberapa bagian, diringkas di bawah ini.
1. Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB)
Judul I terdiri dari sembilan bagian dan menetapkan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas, untuk memberikan pengawasan independen dari kantor akuntan publik memberikan jasa audit ("auditor"). Hal ini juga menciptakan sebuah papan pengawasan pusat bertugas dengan auditor mendaftar, mendefinisikan proses yang spesifik dan prosedur untuk audit kepatuhan, memeriksa dan melaksanakan kebijakan dan pengawasan mutu, dan menegakkan sesuai dengan mandat spesifik SOX.
2. Auditor Independence
Judul II terdiri dari sembilan bagian dan menetapkan standar independensi auditor eksternal, untuk membatasi konflik kepentingan. Ini juga membahas persyaratan persetujuan auditor baru, rotasi audit partner, dan persyaratan auditor pelaporan. Ini membatasi perusahaan audit dari jasa non-audit (misalnya, konsultasi) untuk klien yang sama.
3. Tanggung Jawab
Judul III terdiri dari delapan bagian dan mandat eksekutif senior yang bertanggung jawab individu atas ketepatan dan kelengkapan laporan keuangan perusahaan. Hal ini mendefinisikan interaksi antara auditor eksternal dan komite audit perusahaan, dan menetapkan tanggung jawab pejabat perusahaan untuk akurasi dan validitas laporan keuangan perusahaan. Ia menyebutkan batas-batas tertentu pada perilaku pejabat perusahaan dan menjelaskan kegagalan yang spesifik manfaat dan denda sipil untuk non-compliance. Sebagai contoh, Pasal 302 mengharuskan perusahaan "perwira utama" (biasanya Chief Executive Officer dan Chief Financial Officer ) menyatakan dan menyetujui integritas laporan kuartalan perusahaan keuangan mereka.
4. Peningkatan Pengungkapan Keuangan
Judul IV terdiri dari sembilan bagian. Ini menggambarkan ditingkatkan persyaratan pelaporan untuk transaksi keuangan, termasuk off-neraca transaksi, pro-forma tokoh dan transaksi saham pejabat perusahaan. Hal ini membutuhkan kontrol internal untuk menjamin akurasi laporan keuangan dan pengungkapan, dan mandat baik audit dan laporan pada mereka kontrol. Ini juga membutuhkan pelaporan yang tepat dari perubahan material kondisi keuangan dan review ditingkatkan spesifik oleh SEC atau agennya laporan perusahaan.
5. Analis Konflik Kepentingan
Judul V terdiri dari hanya satu bagian, yang mencakup tindakan yang dirancang untuk membantu memulihkan kepercayaan investor dalam pelaporan analis sekuritas. Hal ini mendefinisikan kode etik bagi analis sekuritas dan mensyaratkan pengungkapan konflik kepentingan dapat diketahui.
6. Komisi Sumber Daya dan Kewenangan
Judul VI terdiri dari empat bagian dan mendefinisikan praktek untuk memulihkan kepercayaan investor dalam analis sekuritas. Ini juga mendefinisikan wewenang SEC untuk mengecam atau bar profesional efek dari praktek dan mendefinisikan kondisi-kondisi dimana seseorang bisa dilarang berpraktik sebagai penasihat, broker, atau dealer.
7. Studi dan Laporan
Judul VII terdiri dari lima bagian dan membutuhkan Umum Pengawas Keuangan dan SEC untuk melakukan berbagai penelitian dan melaporkan temuan mereka. Studi dan laporan mencakup dampak konsolidasi perusahaan akuntan publik, peran lembaga pemeringkat kredit dalam operasi pasar efek, efek pelanggaran dan tindakan penegakan hukum, dan apakah bank investasi dibantu Enron , Global Crossing dan lain-lain untuk memanipulasi pendapatan dan mengaburkan benar keuangan kondisi.
8. Perusahaan dan Pidana Penipuan Akuntabilitas
Judul VIII terdiri dari tujuh bagian dan juga disebut sebagai "Pidana dan Penipuan Akuntabilitas Perusahaan Act of 2002". Ini menggambarkan hukuman pidana khusus untuk manipulasi, kehancuran atau perubahan catatan keuangan atau gangguan lainnya dengan investigasi, sambil memberikan perlindungan tertentu bagi whistle-blower.
9. Kejahatan White Collar Denda Peningkatan
Title IX terdiri dari enam bagian. Bagian ini juga disebut sebagai "White Collar Crime Denda Peningkatan Act of 2002." Bagian ini meningkatkan hukuman pidana yang terkait dengan kejahatan kerah putih dan konspirasi. Ini merekomendasikan panduan hukuman lebih kuat dan secara khusus menambahkan kegagalan untuk mengesahkan laporan keuangan perusahaan sebagai kejahatan.
10. Pengembalian Pajak Perusahaan
Judul X terdiri dari satu bagianPasal 1001 menyatakan bahwa Chief Executive Officer harus menandatangani SPT perusahaan.
11. Corporate Fraud Accountability Perusahaan Penipuan Akuntabilitas
Judul XI terdiri dari tujuh bagian. Bagian 1101 merekomendasikan nama untuk judul ini sebagai "Perusahaan Penipuan Akuntabilitas Act of 2002". Ini mengidentifikasi penipuan perusahaan dan catatan perusakan sebagai tindak pidana dan bergabung dengan mereka pelanggaran sanksi tertentu. Hal ini juga merevisi pedoman dan memperkuat hukuman denda mereka. Hal ini memungkinkan SEC untuk resor untuk sementara transaksi pembekuan atau pembayaran yang telah dianggap "besar" atau “tidak biasa”.


sumber : wikipedia

adopsi IFRS

IFRS digunakan di banyak bagian dunia, termasuk Uni Eropa , Hong Kong, Australia, Malaysia , Pakistan , negara-negara GCC , Rusia, Afrika Selatan, Singapura dan Turki . Sejak 27 Agustus 2008, lebih dari 113 negara di seluruh dunia, termasuk seluruh Eropa, saat ini membutuhkan atau mengizinkan IFRS pelaporan. Sekitar 85 dari negara-negara memerlukan pelaporan IFRS untuk semua, perusahaan-perusahaan domestik yang terdaftar. Selain itu, AS juga gearing terhadap IFRS. SEC di AS secara perlahan tapi semakin bergeser dari hanya membutuhkan US GAAP ke IFRS menerima dan kemungkinan besar akan menerima standar IFRS dalam jangka panjang.
Hal ini umumnya diharapkan bahwa adopsi IFRS di seluruh dunia akan bermanfaat bagi investor dan pengguna lain laporan keuangan, dengan mengurangi biaya membandingkan investasi alternatif dan meningkatkan kualitas informasi. Perusahaan-perusahaan juga diharapkan dapat memberikan manfaat, karena investor akan lebih bersedia memberikan pembiayaan. Namun, Ray J. Ball telah mengungkapkan beberapa keraguan dari biaya keseluruhan dari standar internasional, ia berpendapat bahwa penegakan standar bisa lemah, dan perbedaan regional dalam akuntansi bisa menjadi dikaburkan balik label. Dia juga menyatakan keprihatinan tentang penekanan nilai wajar IFRS dan pengaruh akuntan dari non- common-hukum daerah, di mana kerugian telah diakui dalam kurang tepat waktu.
Untuk ikhtisar saat melihat daftar PLUS IAS dari semua negara yang telah mengadopsi IFRS.
Australia
Para Dewan Standar Akuntansi Australia (AASB) telah menerbitkan 'Australian IFRS' (A-IFRS), penomoran standar IFRS sebagai AASB 1-8 dan standar IAS sebagai AASB 101-141. Australian SIC dan IFRIC Interpretasi juga telah diterbitkan, bersama dengan sejumlah 'domestik' standar dan interpretasi. Pernyataan ini menggantikan sebelumnya Australia prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan efek dari periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2005 (yaitu 30 Juni 2006 merupakan laporan pertama yang disusun berdasarkan standar IFRS-setara untuk berakhir Juni tahun). Untuk tujuan ini, Australia, bersama dengan Eropa dan beberapa negara lainnya, adalah salah satu pengadopsi awal IFRS untuk keperluan rumah tangga (di negara maju). Harus diakui, bagaimanapun, bahwa IFRS dan terutama IAS telah menjadi bagian tak terpisahkan dari paket standar akuntansi di negara berkembang selama bertahun-tahun sejak badan akuntansi yang relevan lebih terbuka dengan penerapan standar internasional untuk banyak alasan termasuk kemampuan.
The AASB telah membuat beberapa perubahan atas pernyataan IASB dalam membuat A-IFRS, namun ini umumnya memiliki efek menghilangkan opsi berdasarkan IFRS, memperkenalkan pengungkapan tambahan atau menerapkan persyaratan karena tidak-untuk entitas nirlaba, bukan berangkat dari IFRS untuk Australia entitas. Dengan demikian, entitas untuk-profit yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan A-IFRS mampu membuat pernyataan ditunjukkan oleh kepatuhan dengan IFRS.
The AASB terus cermin perubahan yang dibuat oleh IASB sebagai pernyataan lokal. Selain itu, selama beberapa tahun belakangan ini, AASB telah mengeluarkan apa yang disebut 'Mengubah Standar' untuk membalikkan beberapa perubahan awal dibuat kepada teks IFRS atas perbedaan istilah lokal, untuk kembali pilihan dan menghilangkan beberapa pengungkapan Australia-spesifik. Ada beberapa panggilan bagi Australia untuk hanya mengadopsi IFRS tanpa 'Australianising' mereka dan hal ini mengakibatkan AASB sendiri mencari cara alternatif mengadopsi IFRS di Australia
Kanada
Penggunaan IFRS akan diperlukan untuk Kanada perusahaan berorientasi keuntungan publik bertanggung jawab untuk periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Ini mencakup perusahaan publik dan lainnya "berorientasi perusahaan profit yang bertanggung jawab atau beragam kelompok besar pemegang saham." Al Rosen, seorang akuntan forensik yang, selama 15 tahun bertindak sebagai penasihat teknis untuk tiga Auditor Jenderal Kanada, berpendapat Kanada bodoh memutuskan untuk mengadopsi aturan IFRS menyatakan "Saya tidak berpikir mereka telah mempelajari cukup baik IFRS. Seperti, kami duduk dan menatap Kanada praktek kami Kanada bawah pelaporan, kita melihat, dan kami memiliki lebih dari 100 kotor trik Anda dapat menarik berdasarkan IFRS ".
Uni Eropa
Semua perusahaan Uni Eropa tercatat telah diperlukan untuk menggunakan IFRS sejak tahun 2005.
Untuk dapat disetujui untuk digunakan di Uni Eropa, standar harus disahkan oleh Komite Regulasi Akuntansi (ARC), yang mencakup wakil-wakil pemerintah negara anggota dan disarankan oleh sekelompok ahli akuntansi dikenal sebagai Pelaporan Keuangan Eropa Advisory Group. Akibatnya IFRS seperti yang diterapkan di Uni Eropa mungkin berbeda dari yang digunakan di tempat lain.
Bagian dari standar IAS 39: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran awalnya tidak disetujui oleh ARC. IAS 39 itu telah diubah, menghilangkan pilihan untuk merekam kewajiban keuangan pada nilai wajarnya, dan ARC menyetujui versi diubah. The IASB bekerja sama dengan Uni Eropa untuk menemukan cara yang dapat diterima untuk menghapus sisa anomali mengenai akuntansi lindung nilai . The World Bank Pusat Pelaporan Keuangan Reformasi bekerja dengan negara-negara di kawasan ECA untuk memfasilitasi adopsi IFRS dan IFRS untuk UKM.
Hong Kong
Mulai tahun 2005, Hong Kong Standar Pelaporan Keuangan (HKFRS) yang identik dengan Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Sementara Hong Kong telah menerapkan banyak standar IAS sebelumnya sebagai Hong Kong, beberapa belum diadopsi, termasuk IAS 38 dan IAS 39. Dan semua tahun 2003 perbaikan Desember dan IFRS baru dan revisi dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2005 akan berlaku pada awal Hong Kong pada tahun 2010.
Pelaksana Hong Kong Standar Pelaporan Keuangan: Tantangan untuk tahun 2005 (Agustus 2005) menetapkan ringkasan dari setiap standar dan interpretasi, perubahan kunci itu membuat untuk akuntansi di Hong Kong, yang paling implikasi signifikan adopsi, dan terkait diantisipasi perkembangan masa depan. Ada satu Hong Kong dan beberapa standar Hong Kong interpretasi yang tidak memiliki rekan-rekan di IFRS. Juga ada kata-kata beberapa perbedaan kecil antara HKFRS dan IFRS.
India
The Institute of Chartered Akuntan India (ICAI) telah mengumumkan bahwa IFRS akan wajib di India untuk laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2011. Ini akan dilakukan dengan merevisi standar akuntansi yang ada untuk membuat mereka kompatibel dengan IFRS.
Reserve Bank of India telah menyatakan bahwa laporan keuangan bank harus IFRS-compliant untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2011.
Ini ICAI juga menyatakan bahwa IFRS akan diterapkan kepada perusahaan atas Rs.1000 crore dari bulan April 2011. Tahap penerapan rincian bijaksana untuk perusahaan yang berbeda di India:
Tahap 1: Membuka neraca pada 1 April 2011 *
i. Perusahaan yang merupakan bagian dari NSE Index - Nifty 50
ii. Perusahaan yang merupakan bagian dari BSE Sensex - BSE 30
a. Perseroan yang saham atau efek lainnya tercatat di bursa saham luar India
b. Perusahaan, apakah terdaftar atau tidak, memiliki kekayaan bersih lebih dari INR1, 000 crore
Tahap 2: Membuka neraca sebagai pada 1 April 2012 *
Perusahaan tidak tercakup dalam tahap 1 dan memiliki kekayaan bersih melebihi INR 500 crore
Tahap 3: Membuka neraca pada 1 April 2014 *
Tercatat perusahaan tidak tercakup dalam tahap sebelumnya
Jika tahun keuangan suatu perusahaan mulai pada tanggal lain dari 1 April, maka akan mempersiapkan membuka keseimbangan neraca pada awal segera setelah tahun buku.
Departemen Corporate Affairs menerbitkan peta jalan untuk transisi ke IFRS. Jelas bahwa India telah ditangguhkan transisi ke IFRS oleh tahun. Pada tahap pertama, perusahaan yang termasuk dalam Nifty 50 atau BSE Sensex, dan perusahaan efek yang tercatat di bursa efek luar India dan semua perusahaan lain yang mempunyai kekayaan bersih sebesar Rs 1.000 crore akan mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi India menyatu dengan IFRS. Menurut catatan pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan akan mengkonversi neraca pertama mereka pada April 1, 2011, menerapkan standar akuntansi konvergen dengan IFRS jika tahun buku yang berakhir pada 31 Maret. Ini berarti bahwa tanggal transisi akan 1 April 2011. Menurut rencana awal, tanggal transisi adalah tetap pada April 1, 2010.
Catatan pers ini tidak mengklarifikasi apakah set lengkap laporan keuangan untuk tahun 2011-12 akan disiapkan dengan menggunakan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS. Penangguhan transisi dapat membuat perusahaan bahagia, tetapi akan melemahkan posisi India. Agaknya, kurangnya kesiapan perusahaan India telah menyebabkan keputusan untuk menunda adopsi IFRS selama satu tahun. Hal ini sangat disayangkan bahwa India, yang menawarkan untuk TI dan keterampilan akuntansi, tidak bisa mempersiapkan diri untuk transisi ke IFRS selama empat tahun terakhir. Tapi itu mungkin kenyataan tanah. Transisi ke IFRS secara bertahap adalah langkah yang cerdas. Biaya transisi bagi perusahaan-perusahaan kecil akan menjadi jauh lebih rendah karena perusahaan besar akan menanggung biaya awal belajar dan perusahaan kecil tidak akan diminta untuk menemukan kembali roda. Namun, hal ini akan terjadi hanya jika sejumlah besar perusahaan besar terlibat kantor akuntan India untuk memberikan mereka dukungan dalam transisi mereka ke IFRS. Jika, kebanyakan perusahaan besar, yang akan sesuai dengan standar akuntansi India konvergen dengan IFRS pada tahap pertama, pilih salah satu perusahaan internasional, kantor akuntan India dan perusahaan-perusahaan kecil tidak akan mendapatkan keuntungan dari pembelajaran di tahap pertama transisi ke IFRS. Ada kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan internasional akan melindungi mereka belajar untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, untuk kepentingan negara yang setiap perusahaan membuat pilihan yang bijaksana dari perusahaan akuntansi sebagai mitra tanpa membatasi pilihan untuk perusahaan akuntansi internasional. Perusahaan sektor publik harus memimpin dan Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) harus mengembangkan suatu strategi yang jelas untuk meredakan belajar. Ukuran perusahaan Pemerintah telah memutuskan untuk mengukur ukuran perusahaan dalam hal kekayaan bersih. Ini bukan unit yang ideal untuk mengukur ukuran perusahaan. Kekayaan bersih di neraca ditentukan oleh prinsip akuntansi dan metode. Oleh karena itu, tidak termasuk nilai aset tidak berwujud. Selain itu, sebagai aset paling dan kewajiban diukur pada biaya historis, nilai bersih tidak mencerminkan nilai saat ini dari aktiva dan kewajiban. Kapitalisasi pasar adalah ukuran yang lebih baik dari ukuran perusahaan. Tapi sulit untuk memperkirakan kapitalisasi pasar atau nilai fundamental perusahaan tidak terdaftar. Ini mungkin menjadi alasan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan 'kekayaan bersih' untuk mengukur ukuran perusahaan. Beberapa perusahaan, yang besar dalam hal nilai fundamental atau yang berniat untuk menarik modal asing, mungkin lebih memilih untuk menggunakan standar akuntansi India konvergen dengan IFRS lebih awal dari yang dipersyaratkan dalam peta jalan yang disajikan oleh pemerintah. Pemerintah harus menyediakan pilihan itu. Kesimpulan Pemerintah akan datang dengan peta jalan terpisah untuk perbankan dan perusahaan asuransi dengan 28 Februari 2010.

sumber : wikipedia

FAIR VALUE ACCOUNTING

Nilai wajar, juga disebut harga wajar (dalam conflation biasa dari dua konsep yang berbeda), adalah konsep yang digunakan dalam akuntansi dan ekonomi , yang didefinisikan sebagai rasional dan tidak bias memperkirakan potensi harga pasar dari layanan, baik, atau aset, mengambil faktor-faktor obyektif seperti:
• perolehan / produksi biaya distribusi /, biaya penggantian, atau biaya-biaya penggantian dekat
• aktual utilitas pada tingkat tertentu pengembangan kemampuan produktif sosial
• supply vs demand
dan faktor-faktor seperti :
• karakteristik risiko
• biaya dan laba atas modal
• utility individual
Dalam akuntansi , nilai wajar digunakan sebagai kepastian dari nilai pasar aset (atau kewajiban) yang harga pasar dapat ditentukan (biasanya karena tidak ada pasar ditetapkan untuk aset). Berdasarkan US GAAP (FAS 157), nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat dibeli atau dijual dalam transaksi saat ini antara pihak mau, atau dialihkan ke pihak setara, selain dalam penjualan likuidasi. Ini digunakan untuk aset yang tercatat berdasarkan mark-to-pasar valuasi, untuk aset dicatat sebesar biaya perolehan , nilai wajar aktiva tidak digunakan.
Nilai wajar harga pasar vs
Ada dua aliran pemikiran tentang hubungan antara harga pasar dan nilai wajar dalam setiap jenis pasar, tetapi terutama yang berkaitan dengan aset dapat diperdagangkan:
• Hipotesis pasar yang efisien menegaskan bahwa, dalam, cukup terorganisir dengan baik transparan pasar, harga pasar umumnya sama dengan atau mendekati nilai wajar, karena para investor bereaksi dengan cepat untuk memasukkan informasi baru tentang kelangkaan relatif, utilitas, atau kembali potensi tawaran mereka.
• Perilaku keuangan menegaskan bahwa harga pasar sering menyimpang dari nilai wajar karena berbagai, bias kognitif umum di antara pembeli atau penjual. Namun, bahkan pendukung keuangan perilaku umumnya mengakui bahwa anomali perilaku yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut sering melakukannya dengan cara yang tidak terduga, kacau, atau sulit untuk menangkap dalam sebuah strategi perdagangan berkelanjutan yang menguntungkan, terutama ketika akuntansi untuk biaya transaksi.

Edisi terbaru Standar Penilaian Internasional (IVS 2007) jelas membedakan antara nilai wajar, sebagaimana didefinisikan dalam IFRS , dan nilai pasar , sebagaimana didefinisikan dalam IVS:
Sebagai istilah yang umumnya digunakan, Nilai Wajar dapat dengan jelas dibedakan dari Nilai Pasar. Hal ini membutuhkan penilaian harga yang adil antara dua pihak tertentu dengan mempertimbangkan keunggulan masing-masing atau kekurangan yang masing-masing akan memperoleh keuntungan dari transaksi. Meskipun Nilai Pasar mungkin memenuhi kriteria, hal ini tidak selalu demikian. Nilai Wajar sering digunakan ketika melakukan due diligence dalam transaksi korporasi, di mana sinergi khususnya antara kedua pihak dapat berarti bahwa harga yang adil di antara mereka adalah lebih tinggi dari harga yang mungkin diperoleh di pasar yang lebih luas. Dengan kata lain Nilai khusus dapat dihasilkan.. Pasar Nilai memerlukan unsur Nilai Khusus untuk diabaikan, tetapi merupakan bagian dari penilaian Nilai Wajar.
Pengukuran nilai wajar (pasar AS)
Para Dewan Standar Akuntansi Keuangan ( FASB ) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 157: Pengukuran Nilai Wajar ("FAS 157") pada bulan September 2006 untuk memberikan panduan tentang bagaimana entitas harus menentukan estimasi nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. FAS 157 luas berlaku untuk aset keuangan dan non finansial dan kewajiban sebesar nilai wajarnya berdasarkan pernyataan akuntansi lainnya otoritatif. Namun, aplikasi untuk aset non finansial dan kewajiban ditangguhkan sampai 2009. Tidak adanya satu kerangka yang konsisten tunggal untuk menerapkan pengukuran nilai wajar dan mengembangkan estimasi yang wajar dari nilai wajar dalam ketiadaan harga pasar telah menciptakan inkonsistensi dan incomparability. Tujuan dari kerangka kerja ini adalah untuk menghilangkan ketidakkonsistenan antara neraca (historical cost) nomor dan laporan laba rugi (nilai wajar) angka.
FAS 157 mendefinisikan nilai wajar harga yang diterima untuk menjual aset atau harga yang harus dibayar untuk mentransfer kewajiban suatu transaksi yang terjadi di pasar aktif. Ini kadang-kadang disebut sebagai "nilai keluar".Di pasar berjangka, nilai wajar adalah harga ekuilibrium untuk kontrak berjangka. Hal ini sama dengan harga spot setelah memperhitungkan bunga majemuk (dan dividen hilang karena investor memiliki kontrak berjangka daripada saham fisik) selama jangka waktu tertentu. Di sisi lain dari neraca nilai wajar kewajiban adalah jumlah di mana kewajiban yang dapat terjadi atau diselesaikan dalam transaksi berjalan.
FAS 157 menekankan penggunaan input pasar dalam mengestimasi nilai wajar untuk aset atau kewajiban. Quoted prices, data kredit, yield curve , dll adalah contoh dari input pasar digambarkan oleh FAS 157. Quoted prices adalah pengukuran paling akurat nilai wajar, namun banyak kali pasar aktif tidak ada metode sehingga lain harus digunakan untuk memperkirakan nilai wajar pada suatu aset atau kewajiban. FAS 157 menekankan bahwa asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar harus dari perspektif dari pelaku pasar yang tidak berhubungan. Hal ini membutuhkan identifikasi pasar dimana perdagangan aktiva atau kewajiban. Jika lebih dari satu pasar tersedia, FAS 157 memerlukan penggunaan dari "pasar yang paling menguntungkan". Baik harga dan biaya untuk melakukan transaksi harus dipertimbangkan dalam menentukan pasar adalah pasar yang paling menguntungkan.
Kerangka kerja ini menggunakan hirarki nilai 3-level yang wajar untuk mencerminkan tingkat penilaian yang terlibat dalam memperkirakan nilai wajar. Hirarki ini dipecah menjadi tiga tingkatan:
Tingkat Satu

Masukan lebih suka upaya penilaian adalah "dikutip harga di pasar aktif untuk aktiva yang identik atau kewajiban," dengan peringatan bahwa entitas pelaporan harus memiliki akses ke pasar itu. Sebuah contoh akan menjadi perdagangan saham di New York Stock Exchange. Informasi pada tingkat ini didasarkan pada pengamatan langsung transaksi melibatkan aset identik atau kewajiban yang dinilai, bukan asumsi, dan dengan demikian menawarkan kehandalan superior. Namun, relatif beberapa item, terutama aset fisik, sebenarnya perdagangan di pasar aktif. Jika tersedia, harga pasar yang berlaku di pasar aktif untuk aktiva yang identik atau kewajiban harus digunakan. Untuk menggunakan tingkat ini, entitas harus memiliki akses ke pasar aktif untuk item yang dinilai. Dalam keadaan banyak, harga pasar tidak tersedia. Jika harga pasar tidak tersedia, pembuat harus membuat perkiraan nilai wajar dengan menggunakan keterangan terbaik tersedia dalam keadaan. Estimasi nilai wajar yang dihasilkan kemudian akan diklasifikasikan dalam Tingkat Dua atau Tingkat Tiga.

Tingkat Dua

Hal ini dinilai berdasarkan diamati pasar. FASB mengakui bahwa pasar aktif untuk aktiva dan kewajiban identik relatif jarang terjadi dan, bahkan ketika mereka ada, mereka mungkin terlalu tipis untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan. Untuk mengatasi hal ini kekurangan data langsung, papan memberikan tingkat kedua masukan yang dapat diterapkan dalam tiga situasi:
1. Yang pertama melibatkan pasar yang tidak aktif untuk aset identik dan kewajiban, kategori ini berada di peringkat rendah karena konsensus pasar tentang nilai mungkin tidak kuat.
2. Yang kedua muncul ketika aktiva yang dimiliki dan kewajiban utang serupa dengan, tetapi tidak sama dengan, yang diperdagangkan di pasar. Dalam hal ini, perusahaan pelapor harus membuat beberapa asumsi tentang apa nilai wajar item yang dilaporkan mungkin di pasar.
3. Situasi ketiga ada bila tidak ada pasar aktif atau tidak aktif ada untuk aktiva sejenis dan kewajiban, namun beberapa data pasar diobservasi cukup berlaku untuk item yang dilaporkan untuk memungkinkan nilai wajar untuk diperkirakan.
Sebagai contoh, harga opsi berdasarkan Black-Scholes dan pasar volatilitas tersirat. Dalam tingkat ini, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Asumsi signifikan atau input yang digunakan dalam teknik penilaian memerlukan penggunaan input yang diamati di pasar. Contoh masukan pasar yang dapat diobservasi meliputi: harga pasar aktiva sejenis, suku bunga, yield curve, menyebar kredit, kecepatan prabayar, dll Selain itu, asumsi yang digunakan dalam memperkirakan nilai wajar harus asumsi bahwa pihak terkait akan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Terutama, FASB menunjukkan bahwa asumsi masuk ke dalam model yang menggunakan Level 2 input, suatu kondisi yang mengurangi presisi output (estimasi nilai wajar), tetapi tetap menghasilkan nomor handal yang representationally setia, dapat diverifikasi dan netral.
Level Three Tingkat Tiga

FASB menjelaskan Level 3 input sebagai Jika input "tidak teramati." Dari tingkat 1 dan 2 tidak tersedia, FASB mengakui bahwa mengukur nilai wajar aktiva dan kewajiban banyak yang kurang tepat. Dalam tingkat ini, nilai wajar juga diperkirakan dengan menggunakan teknik penilaian. Namun, asumsi yang signifikan atau input yang digunakan dalam teknik penilaian didasarkan pada masukan yang tidak bisa diamati di pasar dan, karenanya, memerlukan penggunaan informasi internal. Kategori ini memungkinkan menjelaskan "untuk situasi di mana ada sedikit, jika ada, pasar kegiatan untuk aktiva atau kewajiban pada tanggal pengukuran." FASB bahwa "input diobservasi" diperoleh dari sumber lain dari perusahaan pelapor dan bahwa mereka diharapkan untuk mencerminkan asumsi yang dibuat oleh Sebaliknya pasar participants. Dalam , "input tidak teramati" tidak didasarkan pada sumber-sumber independen melainkan pada "asumsi sendiri perusahaan pelapor tentang pasar asumsi peserta akan menggunakan." entitas hanya dapat mengandalkan informasi internal jika biaya dan usaha untuk memperoleh informasi eksternal terlalu tinggi. Selain itu, instrumen keuangan harus memiliki masukan yang diamati selama masa seluruh instrumen. Sementara input internal yang digunakan, tujuannya tetap sama: estimasi nilai wajar dengan menggunakan asumsi pihak ketiga akan mempertimbangkan dalam mengestimasi nilai wajar. Also known as mark to management. Juga dikenal sebagai tanda kepada manajemen. Meskipun "asumsi tentang asumsi," Level 3 input dapat memberikan informasi yang berguna tentang nilai wajar (dan arus kas masa depan dengan demikian) ketika mereka dihasilkan sah dan dengan upaya yang terbaik, tanpa ada upaya untuk keputusan bias pengguna.
FASB, setelah diskusi yang luas, telah menyimpulkan bahwa nilai wajar adalah ukuran paling relevan untuk instrumen keuangan. Dalam kecermatannya Pernyataan 133, FASB ditinjau bahwa isu dan kembali memperbaharui komitmennya untuk akhirnya mengukur seluruh instrumen keuangan pada nilai wajarnya.
FASB menerbitkan singkat posisi staf pada tanggal 10 Oktober 2008, dalam rangka untuk menjelaskan ketentuan dalam kasus pasar likuid.

Sumber : wikipedia

IFRS

Akuntansi merupakan satu-satunya bahasa bisnis utama di pasar modal. Tanpa standar akuntansi yang baik, pasar modal tidak akan pernah berjalan dengan baik pula karena laporan keuangan merupakan produk utama dalam mekanisme pasar modal. Efektivitas dan ketepatan waktu dari informasi keuangan yang transparan yang dapat dibandingkan dan relevan dibutuhkan oleh semua stakeholder (pekerja, suppliers, customers, institusi penyedia kredit, bahkan pemerintah). Para stakeholder ini bukan sekadar ingin mengetahui informasi keuangan dari satu perusahaan saja, melainkan dari banyak perusahaan (jika bisa, mungkin dari semua perusahaan) dari seluruh belahan dunia untuk diperbandingkan satu dengan lainnya.
International Accounting Standards, yang lebih dikenal sebagai International Financial Reporting Standards (IFRS), merupakan standar tunggal pelaporan akuntansi berkualitas tinggi dan kerangka akuntasi berbasiskan prinsip yang meliputi penilaian profesional yang kuat dengan disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu, dan akuntansi terkait transaksi tersebut. Dengan demikian, pengguna laporan keuangan dapat dengan mudah membandingkan informasi keuangan entitas antarnegara di berbagai belahan dunia.
Implikasinya, mengadopsi IFRS berarti mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat suatu perusahaan dapat dimengerti oleh pasar global. Suatu perusahaan akan memiliki daya saing yang lebih besar ketika mengadopsi IFRS dalam laporan keuangannya. Tidak mengherankan, banyak perusahaan yang telah mengadopsi IFRS mengalami kemajuan yang signifikan saat memasuki pasar modal global.
Tujuan IFRS adalah memastikan bahwa laporan keuangan dan laporan keuangan interim perusahaan untuk perioda-perioda yang dimaksud dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang:
1. Transparan bagi para pengguna dan dapat dibandingkan (comparable) sepanjang periode yang disajikan
2. Menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS.
3. Dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna

RUANG LINGKUP STANDAR
Standar ini berlaku apabila sebuah perusahaan menerapkan IFRS untuk pertama kalinya melalui suatu pernyataan eksplisit tanpa syarat tentang kesesuaian dengan IFRS. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan keuangan perusahaan yang pertama kalinya berdasarkan IFRS (termasuk laporan keuangan interim untuk periode pelaporan tertentu) menyediakan titik awal yang memadai dan transparan kepada para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang seluruh periode disajikan.
KONSEP POKOK
1. Tanggal pelaporan (reporting date) adalah tanggal neraca untuk laporan keuangan pertama yang secara eksplisit menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut sesuai dengan IFRS (sebagai contoh 31 Desember 2006).
2. Tanggal transisi (transition date) adlah tanggal neraca awal untuk laporan keuangan komparatif tahun sebelumnya (sebagai contoh 1 Januari 2005, jika tanggal pelaporan adalah 31 Desember 2006).
Pengecualian untuk penerapan retrospektif IFRS terkait dengan hal-hal berikut:
1. Penggabungan usaha sebelum tanggal transisi
2. Nilai wajar jumlah penilaian kembali yang dapat dianggap sebagai nilai terpilih
3. Employee benefits
4. Perbedaan kumulatif atas translasi (penjabaran) mata uang asing, muhibah (goodwill), dan penyesuaian nilai wajar
5. Instrument keuangan termasuk akuntansi lindung nilai (hedging)
Disisi lain tujuan konvergensi IFRS adalah agar laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS dan kalaupun ada diupayakan hanya relatif sedikit sehingga pada akhirnya laporan auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS, dengan demikian diharapkan meningkatkan kegiatan investasi secara global, memperkecil biaya modal (cost of capital) serta lebih meningkatkan transparansi perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dengan konvergensi IFRS, PSAK akan bersifat principle-based dan memerlukan professional judgment, senantiasa peningkatan kompetensi harus pula dibarengi dengan peningkatan integritas. Peta arah (roadmap) program konvergensi IFRS yang dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama tahap adosi (2008 - 2011) yang meliputi Adopsi seluruh IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan, evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK yang berlaku. Kedua tahap persiapan akhir (2011) yaitu penyelesaian infrastruktur yang diperlukan. Ketiga yaitu tahap implementasi (2012) yaitu penerapan pertama kali PSAK yang sudah mengadopsi seluruh IFRS dan evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif.

Program konvergensi IFRS tentu akan menimbulkan berbagai dampak terhadap bisnis antara lain:
1. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan ke investor global
2. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar.
3. Disisi lain, kinerja keuangan (laporan laba rugi) akan lebih fluktuatif apabila harga-harg fluktuatif.
4. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunakan balance sheet approach dan fair value
5. Principle-based standards mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba (earning management)
6. Penggunaan off balance sheet semakin terbatas.

Mengenal Sistem Akuntansi China

Repubik Cina (Taiwan), dan Meksiko merupakan Negara kapitalis, namun secara tradisional memiliki campur tangan pemerintah pusat yang kuat dan kepemilikan pemerintah terhadap industri-industri penting. System keuangan kedua negara tersebut berkembang dalam hal penetapan standard, ketentuan, dan praktik bila dibandingkan dengan Republik Ceko dan Cina. Tentu, evolusi dalam akuntansi juga terjadi di Taiwan dan Meksiko, namun tidak secepat dengan apa yang terjadi di Republik Ceko dan Cina.
SISTEM AKUNTANSI REPUBLIK RAKYAT CINA (CINA)
Sejarah akuntansi Cina berawal pada tahun 2200 SM selama masa Dinasti Hsiu,di mana akuntansi digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di kalangan bangsawan. Pada tahun 1949, Cina menerapkan suatu perekonomian terencana yang sangat terpusat, yang mencerminkan prinsip-prinsip Marxisme dan pola-pola yang dianut Uni Soviet sehingga sistem akuntansinya seragam berisi seluruh aturan akuntansi yang mencakup semua hal yang wajib diikuti oleh perusahaan milik Negara diseluruh Negara Cina. Pelaporan keuangan cukup sering dilakukan dan lengkap. Pelaporan keuangan menekankan neraca dan akuntansi menekankan perhitungan secara kuantitasdan perbandingan biaya dan kuantitas. Meskipun demikian, peranannya dalam pengambilan keputusan masih berada di bawah wewenang pusat.
Perekonomian Cina saat ini disebut juga perekonomian hybrid, di mana Negara mengendalikan komoditas dan industri yang strategis, sementara sector komersial dan swasta diatur oleh system berorientasi pasar. Hukum akuntansi yang diamandemen pada tahun 2000 menjelaskan prinsip-prinsip umum akuntansi dan mendefinisikan peranan pemerintah dan masalah-masalahyang memerlukan prosedur akuntansi. Dewan Negara juga telah mengeluarkan Aturan Pelaporan dan Akuntansi Keuangan bagi perusahaan (FARR-Financial Accounting and Reporting Rules for Enterprises). Pada tahun 1992, Kementrian Keuangan mengeluarkanStandar Akuntansi untuk Perusahaan Bisnis (Accounting Standards for BusinessEnterprises-ASBE ) yang berupaya mengharmonisasikan praktek domesti dan mengharmonisasikan praktek di Cina dengan praktek di Internasional.
Mengapa Produk China Lebih Murah?
Seberapa murah produk China dibanding produk Indonesia? Ketua APGAI (Asosiasi Pemasok Garmen dan Aksesori Indonesia) Poppy Dharsono mengatakan harga produk China 56 persen lebih murah.

Poppy mengatakan murahnya produk China karena didukung oleh kebijakan dan infrastruktur yang mapan. Utamanya dari segi pembiayaan perbankan misalnya, pengusaha di China bisa mendapatkan kredit dengan bunga hanya 3 persen per tahun, kondisinya berbanding terbalik dengan Indonesia.

"Kami pengusaha menengah besar dengan negosiasi bisa mendapat kredit 12 persen, sementara yang menengah kecil 15 persen. Saya juga tidak tahu, mengapa justru semakin kecil usahanya bukan dibantu malah mendapat bunga kredit lebih besar," kata Poppy usai diskusi di Gedung DPD RI, Jumat 8 Januari 2009.

Selain itu yang membuat harga produk China lebih murah adalah, fasilitas dan infastruktur yang sudah memadai. "Jalan mulus," katanya. Berbeda dengan Indonesia, biaya operasional jalan ini menjadi salah satu beban mahal, tak hanya itu keluhan BBM yang mahal, serta listrik yang 'byar-pet' juga menjadi fenomena sendiri.

Dari sisi produktifitas, kata Poppy, satu produk di Indonesia juga membutuhkan 3 tenaga kerja dibanding China.

Tak heran pelaksanaan FTA menghantui Poppy terhadap keberadaan UKM. Pasalnya data harga produk China 56 persen lebih murah itu di dapat tiga tahun lalu.

Bagaimana upah buruh di China?
Undang-undang Perburuhan China sendiri pertama kali mulai muncul sejak tahun 1995 yang memuat berbagai poin seperti: kontrak buruh dan kontrak bersama; jam kerja, istirahat dan liburan; upah; keselamatan kerja dan kesehatan; perlindungan khusus untuk wanita dan anak muda; pelatihan keterampilan; asuransi sosial dan kesejahteraan; persoalan buruh, supervisi dan inspeksi; serta tanggung jawab legal.
Masalah yang paling sering dikecam adalah rendahnya upah buruh di China.
Pasal 39 UU Perburuhan China menyatakan bahwa jam kerja buruh adalah 8 jam per hari, 44 jam per minggu dengan waktu lembur maksimum 36 jam per bulan. Dalam pasal 49, upah minimum dipatok hanya untuk menutupi kebutuhan dasar para buruh dan keluarganya, bukan untuk kebutuhan lainnya. Meski demikian, upah, jumlah jam kerja, keuntungan, kompensasi lembur, dan bonus sudah termasuk dalam upah yang dibayarkan melalui perhitungan yang rumit.
Saking rumitnya, para buruh hampir tidak mampu menjelaskan bagaimana para pimpinan perusahaan menghitung dan mempersiapkan upah mereka. Permasalahan semakin meluas ketika upah minimum ditetapkan dalam jumlah yang berbeda-beda di tiap wilayah. UU terkait jam kerja (termasuk jam lembur) juga dapat dengan mudah dimanipulasi dengan berbagai cara.
Salah satu alasan penting di balik rendahnya upah buruh di China adalah mandulnya Serikat Buruh. Sebelum reformasi ekonomi dilaksanakan di China, Partai Komunis China memegang kendali serikat buruh di China yang hanya boleh tergabung dalam satu wadah bernama ACFTU (All-China Federation of Trade Unions).
Setelah reformasi ekonomi, serikat buruh tidak lagi di bawah kontrol partai tetapi di bawah manajer. Ketua serikat buruh bahkan direkomendasikan atau diangkat oleh manajer. Struktur ini menyebabkan buruh berada di bawah kontrol pemilik modal dan memiliki posisi yang lemah. Artinya, dalam situasi konflik antara buruh dan manajer, pemilik modal akan cenderung mengalahkan buruh dan serikat buruh. Ketua serikat buruh juga akan berpihak kepada pemilik modal yang mengangkatnya (I Wibowo. 2004. Belajar dari China: Kompas hlm 195).
Lemahnya posisi serikat buruh membuat para buruh China terpaksa menerima berbagai kondisi ketidakadilan dalam berbagai hal. Terkait jam kerja, para buruh dipondokkan di asrama-asrama dan dipaksa bekerja selama 12 hingga 18 jam setiap hari. Jika buruh mengambil cuti di luar persetujuan perusahaan, buruh tersebut akan didenda dengan biaya tinggi. Dalam beberapa kasus, para buruh diikat dan dirantai untuk mencegah mereka melarikan diri.
Meski masih tergolong murah (rata-rata 0,81 dollar AS per jam), tingkat upah buruh China kini lebih tinggi daripada buruh Thailand, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Sebagai perbandingan, rata-rata upah buruh Vietnam hanya mencapai sepertiga rata-rata upah buruh China. Tapi pemerintah Vietnam pun berbenah menaikkan upah buruhnya.
Upah minimum buruh tekstil di Vietnam kini mencapai 84 dollar AS per bulan (The Economist – 2 September 2010). Tak besar memang, tapi komitmen pemerintah Vietnam (yang berbasis partai komunis) patut diperhatikan.

Sumber : vivanews.com

Dampak Jepang Tidak Akan Berlarut

Penulis: Ester Meryana | Editor: Erlangga Djumena
Senin, 21 Maret 2011 | 14:03 WIB

Kondisi setelah gelombang tsunami-Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com — Bencana gempa dan tsunami Jepang akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil Jepang. Namun, Bank Dunia memperkirakan akan kembali naik pada pertengahan 2011 seiring dengan proses rekonstruksi.
”Mengingat pentingnya posisi Jepang di kawasan Asia Timur, tentu saja dampak kejadian strategis ini akan dirasakan oleh kawasan. Namun, masih terlampau dini untuk mengkaji kerusakan secara akurat,” kata Ekonom Utama Regional Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Senin (21/3/2011) di Singapura.
Namun, Vikram pun menyebutkan isu besar di Jepang saat ini mengenai reaktor di Fukushima apakah bisa dikendalikan secepatnya. ”Untuk sekarang, kami perkirakan dampak bencana pada ekonomi kawasan Asia Timur tidak akan berlarut. Dampak yang terbesar yang akan langsung terasa, yaitu pada sektor perdagangan dan keuangan,” tuturnya.
Pada sektor perdagangan, berpatokan pada gempa di Kobe tahun 1995, perdagangan hanya akan melambat selama beberapa triwulan saja. Impor pulih sepenuhnya hanya dalam 1 tahun, sedangkan ekspor pemulihannya mencapai 85 persen dari level sebelum gempa.
Secara terpisah, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar juga menyebutkan hal yang serupa. Kerusakan akibat gempa di Jepang kali ini masih lebih kecil dibandingkan dengan kejadian serupa pada tahun 1995 di Kobe. ”Itu bisa dikatakan Kobe dan sekitarnya adalah pusat banyak industri manufaktur dan pelabuhan utama. Gempa yang terjadi di Kobe katakanlah menghancurkan bagian perkenomian Jepang 12 persen dari PDB. Minggu lalu diperkirakan mengenai area atau cakupan wilayah yang besarannya 6,5 persen dari PDB,” jelas Mahendra di Jakarta, Jumat (18/3/2011).
Namun, Bank Dunia menyebutkan, yang membedakan saat ini adalah kerusakan pada jaringan produksi, terutama di industri otomotif dan elektronik. Pada sektor keuangan, sekitar seperempat utang jangka panjang Asia Timur dalam yen Jepang, yang berkisar 8 persen di China hingga 60 persen di Thailand. Maka, satu persen apresiasi untuk Yen Jepang menandakan peningkatan kurang lebih 1 miliar dollar AS dalam utang tahunan, untuk aset dalam Yen yang dimiliki oleh negara-negara berkembang di Asia Timur.

Tsunami Juga Timpa Ekonomi

Rabu, 16 Maret 2011 | 03:28 WIB
Sumber : KOMPAS
Tokyo, Selasa - Gempa tektonik tidak saja menyebabkan tsunami dan bocornya radiasi nuklir, tetapi juga menyebabkan ”tsunami” pada perekonomian Jepang. Total kerugian belum bisa dipastikan, tetapi sudah muncul taksasi bahwa kerugian minimal 180 miliar dollar AS.
Hiromichi Shirakawa, ekonom senior dari Credit Suisse untuk wilayah Jepang, Selasa (15/3) di Tokyo, mengatakan, kerugian ekonomi sebesar 171 miliar-183 miliar dollar AS. Kerugian ini baru perkiraan untuk daerah sekitar episentrum gempa. Kerusakan juga terjadi luar episentrum. Namun, kerugian itu sudah melampaui kerugian 100 miliar dollar AS akibat gempa di Kobe, Jepang, tahun 1995.
Gempa menyebabkan banyak perusahaan menghentikan produksi. Perusahaan global, mulai dari pembuat semiconductor hingga pembuat kapal, menghadapi gangguan operasional. Gempa dan tsunami merusak pelabuhan, pabrik-pabrik pembuat barang, hingga pembuat komponen elektronik dan baja. Toyota juga mengalami gangguan produksi di 12 lokasi produksi.
Kepanikan juga terjadi di pasar. Para investor asing cukup berperan besar di bursa-bursa Jepang. Penarikan dana oleh pemodal asing menyebabkan bank-bank kekurangan uang tunai. Hal itu membuat Bank Sentral Jepang terpaksa memasok uang setara 183 miliar dollar AS ke sistem perbankan.
Gempa terbaru di Jepang berkekuatan 9 skala Richter itu merupakan yang kelima terbesar di dunia. Gempa tersebut juga melampaui kekuatan gempa pada 1 September 1023 yang dijuluki Great Kanto. Saat itu terjadi gempa berkekuatan 7,9 skala Richter dan menewaskan lebih dari 140.000 orang di sekitar Tokyo.
Harga-harga saham di Jepang juga berjatuhan. Indeks Nikkei anjlok 11 persen pada hari Selasa. Pelaku pasar menjual saham-saham karena ada kekhawatiran sejumlah perusahaan akan mengalami kerugian. Pada hari Selasa, sekitar 287 miliar dollar AS dana tersedot dari bursa saham Jepang.
Kejatuhan indeks pada hari Selasa itu adalah yang terbesar di Jepang sejak krisis ekonomi terjadi di AS pada September 2008. ”Pelaku di bursa sedang mencoba melakukan yang terbaik dalam situasi buruk. Keadaan benar-benar genting,” kata Keith Bowman, analis dari Hargreaves Lansdown.
Menambah utang
Bencana di Jepang juga akan menambah beban berat keuangan negara Jepang. Utang Pemerintah Jepang kini sudah mencapai dua kali dari total nilai produk domestik bruto (PDB). Berdasarkan data Bank Dunia, PDB Jepang sekitar 5,47 triliun dollar AS, ketiga terbesar di dunia setelah AS dan China.
Gempa juga mengakibatkan biaya pembangunan kembali bertambah sehingga akan menambah utang negara dari yang ada sebelum gempa.
Perusahaan-perusahaan Jepang juga akan menarik kembali dana-dana yang ditempatkan di luar negeri untuk membiayai pembangunan kembali unit-unit produksi yang rusak. Hal itu akan membuat kurs yen menguat terhadap mata uang kuat dunia lainnya. Kurs yen pada hari Selasa setara dengan 80,82 yen per dollar AS, mendekati level 79,75 yen per dollar AS yang pernah tercatat pada April 1995.
Meski demikian, rekonstruksi kembali Jepang juga akan membuat permintaan terhadap logam dan bahan-bahan konstruksi meningkat. Jepang bukan kali ini saja menghadapi bencana terbesar. Pada masa Perang Dunia II, Jepang juga hancur akibat kejatuhan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Namun, setelah itu Jepang bangkit menjadi pemilik perekonomian dunia kedua terbesar sebelum disalip China.
(REUTERS/AFP/AP/MON)